Jakarta, PR Politik – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan bahwa kepemilikan sertifikasi kompetensi merupakan instrumen krusial bagi para alumnus Program Magang Nasional (MagangHub), di luar sertifikat kelulusan pemagangan reguler. Dokumen penjamin mutu tersebut bertindak sebagai bukti pengakuan formal atas keahlian yang dikuasai peserta, sekaligus menjadi draf pemacu daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja.
Sertifikasi kompetensi resmi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini difasilitasi secara cuma-cuma alias gratis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui optimalisasi jaringan balai pelatihan vokasi di berbagai daerah.
“Pemerintah memfasilitasi sertifikasi bagi peserta MagangHub yang telah menyelesaikan program pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja,” ujarnya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (31/5).
Ia menjelaskan, para alumni MagangHub yang berniat mengantongi sertifikasi kompetensi BNSP diwajibkan melakukan draf pendaftaran terlebih dahulu secara daring (online). Peserta dibebaskan memilih satu dari 15 skema sertifikasi yang tersedia, yang pararel dengan klaster bidang serta portofolio pengalaman kerja mereka selama menjalani masa magang di industri.
Pasca-rampungnya fase registrasi siber, para peserta wajib mengikuti tahapan uji kompetensi secara tatap muka (offline) di 21 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bergerak di bawah koordinasi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker.
“Setelah mendaftar secara online, pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara offline atau tatap muka di 21 Lembaga Sertifikasi Profesi melalui jaringan UPTP Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah,” urainya membedah draf alur pengujian.
Secara teperinci, sebaran 21 UPTP penguji tersebut mencakup enam Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) yang beroperasi di wilayah Bandung, Bekasi, Makassar, Medan, Semarang, dan Serang.
Selain itu, pengujian juga diperkuat oleh 15 pangkalan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di Ambon, Banda Aceh, Bandung Barat, Bantaeng, Banyuwangi, Belitung, Kendari, Lombok Timur, Padang, Pangkep, Samarinda, Sidoarjo, Sorong, Surakarta, hingga Ternate.
Otoritas ketenagakerjaan memberikan garansi penuh bahwa seluruh draf rangkaian proses sertifikasi bagi eks-peserta MagangHub ini sama sekali tidak dipungut biaya atau nol rupiah, karena seluruh operasionalnya dianggarkan langsung lewat sirkulasi balai vokasi Kemnaker.
“Sertifikasi tersebut menjadi bukti valid atas keterampilan yang dikuasai sehingga memudahkan peserta untuk diserap oleh industri,” imbuhnya.
Menatap cetak biru ke depan, program MagangHub musim anggaran 2026 terus dipacu ekspansinya guna memenuhi draf target kuota dari Presiden Prabowo Subianto yang membidik penyerapan hingga 150 ribu peserta. Demi menyuntikkan nilai tambah pada lulusan skala makro ini, fase penyelesaian program kini diintegrasikan secara ketat dengan sistem uji kompetensi profesi.
“Penting bagi lulusan MagangHub untuk memiliki sertifikasi kompetensi sebagai pengakuan formal atas keterampilan yang dimiliki, sekaligus memperkuat posisi mereka di pasar kerja,” pungkasnya menutup draf rilis resminya.
sumber : Kemnaker RI
