Palangka Raya, PR Politik – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan pengembangan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibangun berbasis pada peta kebutuhan riil di setiap daerah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mencegah terjadinya ketimpangan kualitas dan jangkauan layanan antara Pulau Jawa dan daerah di luar Jawa.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Obon usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (22/7).
Dalam peninjauannya, ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program MBG di Kota Palangka Raya masih belum berjalan maksimal. Keterbatasan jumlah dapur operasional menyebabkan jangkauan program baru menyasar sebagian kecil dari total kelompok penerima manfaat.
“BGN, ada beberapa dapur yang masih menjadi persoalan karena belum dibuka. Tadi baru sekitar 20 persen lebih penerima manfaat. Nah, jumlahnya masih banyak yang harus dilayani,” ujarnya.
Ia menilai, potret kendala di Palangka Raya merupakan bukti nyata masih lebarnya jurang ketimpangan eksekusi Program MBG antara Pulau Jawa dan kawasan luar Jawa, khususnya di wilayah Kalimantan.
“Jadi memang ada ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, terutama di Kalimantan. Ini tidak usah bicara Kalimantan secara luas, Palangka Raya saja. Kalau Palangka Raya saja bermasalah, bagaimana dengan daerah-daerah lain?” cetusnya.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan BGN agar surplus atau kelebihan unit dapur operasional di beberapa kawasan Pulau Jawa tidak dijadikan alasan untuk menghentikan atau memperlambat ekspansi pembangunan dapur di wilayah lain yang masih terisolasi dan kekurangan fasilitas.
Menurutnya, kalkulasi perencanaan infrastruktur dapur MBG wajib memperhitungkan rasio penerima manfaat, kondisi geografis, serta daya tampung layanan di tiap-tiap daerah.
“Di Jawa, dapur operasional, tetapi jangan disamaratakan. Karena jumlah dapurnya, kalau tidak salah, kelebihan operasional sekitar 7 ribuan. Kalau disisir, jangan-jangan hanya di Jawa. Di daerah lain kan kurang,” paparnya.
Ia menggarisbawahi bahwa penataan distribusi BGN harus dilakukan lewat pemetaan yang lebih terperinci agar pemerataan gizi masyarakat dapat terwujud secara adil.
“Nah, jangan begitu ada kelebihan 7 ribu, maka programnya dihentikan. Yang sudah penuh, ya sudah penuh. Tetapi daerah lain bagaimana? Ini ada bentuk ketidakseimbangan. Ada yang kelebihan di Jawa, sementara di sini malah kekurangan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan dapur yang proporsional di seluruh penjuru tanah air merupakan syarat mutlak agar tujuan utama Program MBG dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta kelompok rentan dapat tercapai secara berkeadilan.
Ia menambahkan, seluruh poin aspirasi dan masukan konkret yang dihimpun dari Pemerintah Kota Palangka Raya selama kunjungan kerja akan dibawanya ke meja rapat parlemen di Jakarta.
“Masukan-masukan tadi merupakan masukan yang konkret dari pemerintah kota. Kami di Komisi IX, dalam rapat dengar pendapat dengan instansi terkait, akan menyampaikan ini semua,” pungkasnya.
Melalui evaluasi mendalam ini, ia berharap BGN mampu melahirkan formulasi kebijakan baru yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan daerah, sehingga pelaksanaan program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tepat sasaran, merata, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
sumber : Fraksi Gerindra
