Semarang, PR Politik – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae, kembali menyoroti rentetan kecelakaan laut yang terus berulang dari tahun ke tahun. Ia menilai bahwa persoalan ini mencerminkan lemahnya manajemen dan pengawasan dalam sistem transportasi laut nasional yang hingga kini belum juga dibenahi secara menyeluruh.
“Kecelakaan laut ini bukan kejadian baru. Ini masalah yang terus berulang setiap tahun. Karena itu, diperlukan kerja keras dari Menteri Perhubungan yang baru, bersama seluruh jajaran dirjen, terutama Ditjen Perhubungan Laut, untuk segera membenahi sistem yang ada,” ujar Ridwan saat Kunjungan Kerja Reses di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/25).
Ridwan mengungkapkan bahwa akar dari persoalan ini terletak pada lemahnya manajemen kapal dan minimnya pengawasan di lapangan. Salah satu contoh praktik yang menurutnya sangat membahayakan adalah modifikasi kapal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ia menyoroti banyaknya kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) yang semula dirancang untuk mengangkut barang, kemudian diubah menjadi kapal penumpang (KMP) tanpa memenuhi standar keselamatan pelayaran.
“Banyak kapal LCT yang seharusnya untuk mengangkut barang, diubah menjadi kapal penumpang. Bahkan tonasenya juga diubah seenaknya dari 3.000 GT menjadi 5.000 GT. Ini seperti praktik ‘odol’ di laut. Ini berbahaya,” tegas Ridwan.
Ia menekankan pentingnya kehadiran sistem pengawasan yang ketat dan andal dari Kementerian Perhubungan, mencakup aspek muatan, kondisi fisik kapal, hingga kelayakan pelayaran sebelum sebuah kapal diizinkan beroperasi.
“Setiap kapal harus benar-benar dinyatakan layak jalan oleh seluruh elemen pengawasan. Kalau ada satu saja aspek keselamatan yang belum siap, maka kapal itu tidak boleh diberangkatkan. Ini menyangkut nyawa manusia,” lanjutnya.
Tidak hanya berhenti di tataran regulasi, Ridwan juga menuntut perbaikan menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi laut. Ia menginginkan agar semua kebijakan dan aturan benar-benar dijalankan di lapangan dengan pengawasan yang konkret.
“Kita harapkan ada kerja-kerja konkret dari Kementerian Perhubungan. Tidak cukup dengan regulasi di atas kertas, tapi harus ada pengawasan yang efektif dan eksekusi tegas di lapangan,” tandas Ridwan.
Sumber: kabargolkar.com
