Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Boyman Harun, menegaskan pentingnya pemerintah untuk memprioritaskan revitalisasi kawasan transmigrasi yang telah ada, ketimbang membuka lokasi transmigrasi baru. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Boyman menjelaskan bahwa program transmigrasi telah berlangsung sejak era Orde Lama dan Orde Baru, dan kini jutaan warga transmigrasi telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, ia menilai perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dan layanan dasar di kawasan transmigrasi masih minim, seperti akses jalan desa, sekolah, puskesmas, serta kepastian kepemilikan lahan.
“Daripada membuka lokasi transmigrasi baru dengan anggaran yang terbatas, lebih baik anggaran yang ada digunakan untuk memperbaiki kawasan transmigrasi yang sudah ada. Jangan sampai transmigran justru terlantar dan hidup dalam kesengsaraan karena tidak adanya fasilitas memadai,” ujar Boyman.
Lebih lanjut, ia mengkritik model transmigrasi plasma yang kini lebih banyak diterapkan, karena menurutnya menempatkan perusahaan sebagai aktor dominan, sementara masyarakat hanya menjadi pelengkap. Boyman menilai bahwa pola transmigrasi inti yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat lebih ideal, karena program sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan warga.
Sebagai wakil dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Boyman menyampaikan bahwa provinsinya telah menampung sekitar 400–500 ribu warga transmigran. Ia mengundang Menteri dan Wakil Menteri untuk meninjau langsung kondisi kawasan transmigrasi di Kalimantan Barat guna menyusun kebijakan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran.
“Revitalisasi jauh lebih baik daripada membuka program baru yang nantinya hanya akan mangkrak karena tidak ditopang oleh fasilitas dan anggaran yang cukup,” tegas Boyman.
Pernyataan Boyman ini menjadi sorotan penting bagi Kementerian Transmigrasi agar kebijakan pembangunan ke depan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas hidup warga transmigrasi yang telah lebih dulu ditempatkan, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: fraksipan.com
