Kupang, PR Politik – Potensi raksasa yang dikantongi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dianalisis belum andal memberikan injeksi nilai tambah ekonomi yang optimal bagi masyarakat bawah. Macetnya roda ekonomi kerakyatan tersebut dipicu oleh kepungan kendala rendahnya daya saing produk serta keterbatasan akses penetrasi pasar.
Sengkarut struktural ini menjadi sorotan utama dalam agenda pertemuan silaturahmi formal antara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo NTT bersama Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang dihelat di GMIT Center.
Ketua Sinode GMIT, Pdt. Samuel Pandie, S.Th, membongkar fakta lapangan bahwa ribuan pelaku UMKM yang berada di bawah benteng pembinaan GMIT saat ini masih terbentur keras pada aspek hilirisasi dan standardisasi mutu produk. Atas dasar itu, ia mendesak adanya sirkuit sinergi lintas sektoral yang progresif untuk mengerek kapasitas produksi sekaligus menjebol sekat isolasi pasar.
“Persoalan utama yang dihadapi adalah hilirisasi. Karena itu diperlukan sinergi program untuk peningkatan UMKM,” tegasnya saat membedah kondisi riil pelaku usaha tapak di Kupang.
Merespons draf keluhan dari hulu keagamaan tersebut, Ketua DPW Partai Perindo NTT, Simson A. Lawa, menegaskan bahwa agenda penetasan kapasitas UMKM wajib dikonversi menjadi gerakan komitmen bersama. Sektor ini dinilai memegang peran vital sebagai dinamo penggerak ekonomi horizontal sekaligus pembuka keran lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah.
“Perindo melihat Sinode GMIT sebagai mitra strategis dalam membangun masyarakat. Kami ingin memperkuat kolaborasi yang berdampak langsung pada pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat NTT,” urai Simson dalam draf keterangan tertulis resminya, Jumat (12/6).
Pria yang juga dikenal sebagai pakar Sistem Manajemen Mutu Standar Nasional Indonesia (SMM SNI) ISO 9001:2005 ini menilai, mayoritas komoditas olahan kreatif buatan tangan warga NTT sejatinya mengantongi modalitas mutu yang baik dan ceruk pasar yang menjanjikan. Sayangnya, absennya draf sertifikasi resmi membuat produk lokal tersebut kalah bertarung di sirkuit ritel nasional maupun pasar siber internasional.
“Banyak produk UMKM NTT memiliki potensi besar, namun masih menghadapi tantangan untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Karena itu, perlu dilakukan pendampingan dan standarisasi, termasuk pemenuhan sertifikasi SNI, agar produk-produk lokal mampu menembus pasar nasional bahkan internasional serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” urainya membedah draf manajemen risiko industri kecil.
Ia mengunci analisisnya bahwa ketukan palu standardisasi melalui kepemilikan draf sertifikat SNI bertindak sebagai anak kunci utama untuk mendongkrak posisi tawar UMKM NTT. Melalui bauran kebijakan ini, struktur ekonomi kerakyatan diyakini andal bermutasi menjadi lebih tangguh dalam menahan guncangan fiskal global.
“Pembangunan daerah membutuhkan kerja sama semua pihak. Perindo berkomitmen membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan menciptakan peluang yang lebih baik bagi masyarakat NTT,” cetusnya tanpa ragu.
Menutup draf rilis siber politiknya, di samping mengintervensi urusan dapur finansial, kolaborasi hibrida antara Perindo dan institusi keagamaan GMIT ini akan dititikberatkan pada program penguatan kapasitas SDM lewat jalur pendidikan vokasi khusus dan pelatihan pemberdayaan perempuan.
Sinergi taktis ini diproyeksikan mampu melahirkan draf kemajuan yang konkret dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat NTT, sekaligus memastikan seluruh gerak operasional di lapangan berjalan bersih, akuntabel, serta bebas dari ego sektoral.
sumber : Perindo
