Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memberikan sorotan tajam atas maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para kepala daerah. Pernyataan mendalam ini dilontarkan Doli menanggapi penangkapan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, figur yang pada Pilkada 2024 lalu diusung oleh Partai Golkar bersama koalisi partai politik lainnya.
Ia mengaku prihatin sekaligus mempertanyakan penyebab terus bermunculannya kasus korupsi yang menjerat pimpinan daerah dalam waktu yang berdekatan. Menurutnya, fenomena berulang ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai pemahaman para kepala daerah terhadap batasan-batasan tindakan yang melanggar hukum.
“Saya semakin terheran-heran ya, kenapa hampir setiap minggu ada saja kepala daerah yang terjerat OTT. Apa mereka para kepala daerah sudah tidak paham lagi membedakan mana tindakan korupsi mana yang tidak ya?” ujarnya, Rabu (29/7).
Tidak hanya menyoroti integritas figur, ia juga menyinggung kemungkinan adanya Pihak-pihak tertentu yang sengaja merekayasa persepsi publik mengenai maraknya penangkapan pejabat daerah. Namun, ia secara jujur menegaskan tidak mengetahui secara pasti apakah skenario tersebut benar-benar ada maupun siapa aktor intelektual di baliknya.
“Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan show up penangkapan para kepala daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menjamin Partai Golkar tetap berdiri tegak mendukung agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Ia menegaskan, jika terdapat kader Golkar atau kepala daerah yang pernah diusung partainya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, Golkar tidak akan memberikan perlindungan dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme peradilan.
“Namun, yang jelas, sebagai sebuah partai politik, tentu Golkar mempunyai komitmen terhadap setiap upaya apapun dalam rangka pemberantasan korupsi, dan tidak ada tebang pilih. Sekalipun kepala daerah yang diduga melakukan itu adalah kader Golkar atau yang pernah diusung oleh Partai Golkar, apabila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Partai Golkar akan terus menajamkan sistem pembinaan internal sebagai benteng pencegahan agar seluruh kader yang menduduki jabatan publik tidak terperosok dalam tindak pidana korupsi.
“Sembari kami tetap terus berupaya melakukan pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penindakan OTT terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan total 21 orang dari tiga lokasi berbeda, yakni Jakarta, Pemalang, dan Purworejo.
Dari puluhan orang yang diamankan, sebanyak 12 orang di antaranya langsung diboyong ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, guna menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum para pihak terkait.
sumber : Partai Golkar
