Bongkar Kejanggalan Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo: Jika Tidak Setia, Silakan Minggir!

Bogor, PR Politik – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen mutlaknya untuk menjaga integritas dan kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menutup rapat segala ruang bagi praktik penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang. Penegasan bertenaga tersebut dideklarasikan langsung oleh Kepala Negara saat menghadiri forum akbar bertajuk ‘Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition’ yang diorkestrasi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6).

Di hadapan ribuan peserta yang memadati draf manifes kehadiran—meliputi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), jajaran pengelola dapur MBG, serta korporasi mitra program—Presiden Prabowo membongkar bahwa keputusan radikal melakukan perombakan kepemimpinan pada badan pengelola program bukanlah perkara mudah. Kepala Negara mengaku sempat dirundung dilema, hingga akhirnya teringat petuah ideologis dari almarhum ayahandanya, ekonom kesohor Sumitro Djojohadikusumo.

“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung, atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” ujarnya dengan suara bergetar mengenang draf pesan sang ayah yang mengunci arah keberpihakannya pada rakyat kecil.

Ia menguraikan secara transparan bahwa draf keputusan pergantian pimpinan tersebut dieksekusi pasca-dirinya menerima tumpukan laporan siber dan lapangan mengenai adanya berbagai kekurangan teknis, kejanggalan operasional, hingga indikasi penyelewengan anggaran yang kuat. Menurut analisis Presiden, potret kualitas kepemimpinan merupakan variabel tunggal yang menentukan hidup-matinya sebuah organisasi.

“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompetensi, atau tidak jujur,” cetusnya melayangkan kritik tajam dan draf evaluasi sosiologisnya terhadap tata kelola organisasi yang korup.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menempatkan korps lulusan SPPI sebagai garda terdepan (spearhead) yang memegang kendali atas suksesnya program MBG secara makro. Para sarjana ini diklaim telah melalui draf penggodokan khusus agar cakap memimpin serta mengelola ribuan dapur produksi MBG di seantero nusantara dengan basis moralitas, integritas, dan nasionalisme tinggi.

Baca Juga:  Harapan Baru Pesisir Gorontalo, Presiden Prabowo Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan

“Kita telah mendidik Saudara, merekrut Saudara, menggembleng Saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan me-manage dapur-dapur tersebut,” ucapnya membakar semangat para kader penggerak.

Ia memberikan draf jaminan bahwa negara tidak akan pernah ragu atau mundur selangkah pun dalam menyeret siapa saja yang nekat menjarah amanah logistik rakyat ke meja hijau. Sebagai draf langkah preventif dan represif, Presiden menyatakan kesiapannya untuk mempertebal kapasitas lembaga pengawas internal serta memperkuat taji aparat penegak hukum (APH).

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada, tidak ada pengecualian,” gertaknya mengulang kalimat dengan intonasi tinggi pertanda tidak ada ruang kompromi.

Menutup draf orasi politiknya, ia mendesak seluruh kepala unit dapur dan jejaring siber SPPI untuk memperketat draf pengawasan sirkulasi pasokan pangan di lapangan. Ia memperingatkan agar tidak ada satu pun personel yang berani melacurkan integritas demi keuntungan sepihak.

“Makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan loyal, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” pungkasnya secara doktriner.

Nota penegasan dari podium Sentul ini menjadi sinyal politik yang sangat benderang bahwa Program MBG bukan sekadar draf proyek pengadaan logistik pangan bagi jutaan anak Indonesia. Lebih dari itu, ini adalah batu ujian bagi pemerintahan Prabowo dalam membangun sistem birokrasi baru yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi total pada kesejahteraan rakyat awam.

sumber : Kemensetneg RI