Manama, Bahrain, PR Politik (10/12) – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya Asia untuk fokus pada peningkatan keahlian dalam pengembangan energi hijau. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa dengan memberikan perhatian lebih dan investasi pada pengembangan keahlian energi hijau, Asia dapat menjadi pasar tenaga kerja terdepan yang siap diserap oleh industri energi terbarukan.
“Penyiapan pasar tenaga kerja untuk energi terbarukan dengan meningkatkan kepakaran hingga keterampilan para tenaga teknis, ahli, hingga peneliti dalam industri energi terbarukan dapat menjadi penopang upaya negara-negara di Asia yang berjibaku mengurangi tingkat pengangguran,” urai Mardani saat pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development, di Manama, Bahrain, pada Senin (9/12).
Pertemuan ini dihadiri oleh parlemen negara-negara Asia untuk berdiskusi mendalam mengenai pembangunan berkelanjutan dan membahas isu-isu utama seperti pasar energi di Asia, lingkungan, keuangan dan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, SDGs, air dan sanitasi, serta inisiatif pembiayaan iklim di Asia.
Baca Juga: Daniel Johan Soroti Pentingnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk Kelestarian Lingkungan
Mardani juga mengutip perkiraan dari International Labour Organization (ILO) yang menyatakan adanya potensi global sekitar 24 juta pekerjaan baru dalam bidang ekonomi hijau pada tahun 2030, dengan catatan bahwa kebijakan yang dihasilkan harus tepat sasaran.
Dalam forum APA, Mardani menyampaikan gagasan-gagasan utama yang perlu diakomodasi dalam kesepakatan pertemuan Parlemen Asia. Ia menyerukan perlunya pengurangan energi fosil dan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, serta pentingnya negara-negara di Asia menciptakan nilai tambah bagi mineral kritis untuk transisi energi.
“Parlemen Asia dalam mendorong kebijakan energi dan lingkungan perlu pula mengintegrasikan prinsip 10 Deklarasi Rio atau Demokrasi Lingkungan dalam proses pembuatan UU dan kebijakan,” serunya.
Untuk mendukung pendanaan, DPR mendorong Parlemen Asia untuk menagih janji komitmen negara-negara maju dalam pembiayaan iklim dan menggali pola inovasi pembiayaan iklim. Mardani juga menyambut baik kesepakatan di level PBB yang mendorong penyusunan UN Framework Convention on International Tax Cooperation dan kedua protokolnya.
“Proses negosiasi antarpemerintah untuk penyusunan konvensi tersebut akan segera dimulai. Oleh karenanya, negara-negara di Asia perlu saling berkoordinasi untuk menyamakan pandangan agar terwujud konvensi yang inklusif, seimbang, dan mewakili aspirasi seluruh negara, baik maju, berkembang, maupun yang tertinggal,” saran Mardani.
Baca Juga: Sugiat Santoso Pimpin Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Utara
Dalam isu pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs, BKSAP mendorong agar Parlemen Asia dapat bersinergi dengan pemerintah untuk membangun mekanisme akuntabilitas berskala global dan nasional terkait pelaksanaan SDGs, termasuk dalam upaya pemberantasan kemiskinan dan hak atas air serta sanitasi.
Pertemuan APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development dihelat pada 7-9 Desember 2024 di Manama, Bahrain, dihadiri oleh Delegasi BKSAP DPR RI yang terdiri dari Mardani Ali Sera (Ketua Delegasi/Ketua BKSAP/FPKS), Ravindra Airlangga (Anggota Delegasi/Wakil Ketua BKSAP/F-Partai Golkar), Stevano Adranacus (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PDIP), dan Galih Dimuntur Kartasasmita (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-Partai Golkar). DPR RI pada kesempatan tersebut didapuk sebagai Wakil Ketua Komisi APA.
Pertemuan kali ini membahas tujuh resolusi, termasuk resolusi terkait pasar energi di Asia, isu lingkungan, urusan keuangan untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, peran parlemen dan SDGs, air dan sanitasi, serta inisiatif pembiayaan iklim di Asia.
Sumber: fraksi.pks.id
