Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, menyayangkan kegaduhan yang kerap muncul dari jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa sikap tulus dan jiwa patriotik Presiden belum sepenuhnya ditopang oleh kabinet yang loyal, amanah, dan cerdas.
Menurut Bambang, rentetan kebijakan kontroversial seperti polemik gas elpiji, pagar laut, konflik Rempang, tambang di Raja Ampat, hingga yang terbaru soal pergeseran empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara, mencerminkan lemahnya kajian akademik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
“Belum hilang dari ingatan gaduh gas elpiji, pagar laut, Rempang, tambang Raja Ampat, dan yang paling anyar kebijakan Mendagri yang merubah batas Provinsi Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat tidak didasari oleh kajian akademik, akibatnya bermasalah,” tegas Bambang, Senin (16/6/2025).
Ia pun mempertanyakan frekuensi kegaduhan yang terus muncul, dan menilai hal itu bukan semata kebetulan, melainkan bisa jadi ada motif tertentu yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja Presiden.
“Fenomena seperti ini apa kebetulan ataukah ada motif tertentu, kok sepertinya selalu muncul kegaduhan yang semestinya gak perlu terjadi karena akan berpengaruh terhadap kinerja Presiden. Oleh karena itu Presiden harus waspada, jangan lengah,” imbuhnya.
Khusus terkait sengketa empat pulau, Bambang menilai keputusan Mendagri yang menetapkan wilayah tersebut masuk Sumatera Utara bertentangan dengan nilai sejarah dan kearifan lokal.
“Pembentukan Provinsi Aceh ini berdasarkan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 1956. Kemudian di empat pulau itu juga ada warga Aceh. Batas wilayah daerah itu biasanya berdasarkan kearifan lokal juga sejarah di daerah itu, jadi gak bisa hanya menggunakan pendekatan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah saja,” katanya.
Ia memperingatkan agar tidak ada kepentingan tersembunyi yang dapat merusak rasa kebersamaan yang telah dibangun selama ini.
“Apalagi ada motif-motif tertentu, pasti akan merusak rasa kebersamaan kita yang sudah dibangun dengan susah payah, dirusak oleh tangan-tangan jahil dengan kepentingan tertentu,” tambahnya.
Bambang pun mendesak agar keputusan Mendagri terkait pergeseran empat pulau tersebut dibatalkan dan wilayah itu dikembalikan kepada Provinsi Aceh.
“Mencermati kondisi pergeseran empat pulau yang didasarkan Surat Keputusan Mendagri harus segera dikembalikan ke Provinsi Aceh. Harus diingat, Aceh punya sejarah perjuangan dan kepedulian terhadap NKRI, jangan dihianati,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat ini menutup pernyataannya dengan menyerukan agar Presiden mengambil langkah berani dan patriotik untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bijaksana.
“Di sinilah perlu peran patriotik Presiden untuk ambil keputusan guna mengembalikan ke Aceh sesuai kearifan lokal,” pungkas Bambang.
Sumber: fraksidemokrat.com
