Jakarta, PR Politik – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Iklim terus dimaksimalkan oleh Komisi XII DPR RI bersama pemerintah. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, menegaskan bahwa isu perubahan iklim tidak boleh dipandang sebatas persoalan fluktuasi temperatur udara semata, melainkan ancaman multidimensi yang memicu dampak langsung terhadap ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan publik, infrastruktur pesisir, hingga stabilitas nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Sartono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).
“Ini harus jadi suatu pijakan dan tentu kita harus rubah cara pandang bahwa perubahan iklim harus kita tempatkan sebagai agenda ketahanan nasional,” katanya.
Mewakili Fraksi Partai Demokrat, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi) ini menyodorkan lima poin krusial sebagai fondasi utama penyusunan RUU Perubahan Iklim.
Poin-poin tersebut meliputi:
-
Penempatan isu perubahan iklim sebagai bagian dari agenda ketahanan nasional.
-
Pembentukan landasan tata kelola iklim yang terintegrasi lintas sektor.
-
Pengorkestrasian seluruh kebijakan iklim dalam kerangka yang konsisten dan seimbang.
-
Keselarasan antara proses transisi energi dan jaminan ketahanan energi nasional.
-
Kepastian skema pembiayaan terkait beban transisi iklim.
“Nah ini perlu harus jadi catatan penting didalam RUU Perubahan Iklim. Tentu ada adaptasi yang harus mendapatkan perhatian yang sama dengan mitigasi,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh pembentukan regulasi ini. Namun, ia menekankan bahwa RUU Perubahan Iklim wajib menjawab empat pertanyaan fundamental: siapa yang bertanggung jawab, siapa yang membiayai, siapa yang mengawasi, serta siapa yang menerima manfaat dari proses transisi tersebut.
“Tentu targetnya pada akhirnya ukuran keberhasilannya harus lebih luas. Apakah ketahanan nasional semakin kuat, energi semakin aman dan terjangkau, ekonomi semakin kompetitif. Tentu lapangan kerja semakin terbuka, masyarakat rentan semakin terlindungi dan generasi penerus menerima lingkungan hidup yang lebih baik,” jelasnya.
sumber : Fraksi Demokrat
