Surahman Hidayat Apresiasi Polri atas Pengungkapan Sindikat Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik (25/12) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, menyampaikan apresiasinya kepada Polri atas pengungkapan sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan.

“Saya apresiasi langkah cepat pihak kepolisian dalam mengungkap kasus sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. Tindakan ini menunjukkan komitmen kuat dari aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara,” ujar Surahman.

Lebih lanjut, Surahman menekankan bahwa peredaran uang palsu merupakan ancaman serius bagi perekonomian nasional. Selain merugikan masyarakat, tindakan ini dapat mengganggu sistem keuangan negara. “Oleh karena itu, saya mendorong agar kasus ini diusut tuntas, termasuk mengungkap jaringan atau aktor intelektual di baliknya. Saya juga mengingatkan bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat koordinasi antara penegak hukum, Bank Indonesia, dan pihak terkait lainnya dalam mencegah peredaran uang palsu. Upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri keaslian uang rupiah harus terus digencarkan agar masyarakat dapat lebih waspada,” papar Surahman.

Baca Juga: Said Abdullah: Kenaikan PPN 12 persen Sesuai Amanat UU HPP dan Mendukung Program Strategis

Surahman juga menekankan pentingnya pengawasan implementasi hukuman yang berjalan secara profesional dan transparan. “Sebagai mitra dari aparat penegak hukum, Komisi III DPR RI siap mendukung segala upaya dalam memperkuat penegakan hukum dan mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara. Selain itu, saya berharap proses hukum berjalan secara profesional dan transparan sesuai dengan prinsip keadilan. Bagi para pelaku, sanksi tegas harus diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga wibawa hukum,” ujarnya.

Baca Juga:  Rokhmat Ardiyan Fasilitasi Sambungan Listrik Gratis di Kuningan, Dorong Reklamasi Lahan Bekas Tambang

“Semoga kasus ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya demi keadilan dan kepentingan masyarakat serta dapat bersama-sama menjaga integritas dan kepercayaan pada sistem keuangan dan pendidikan di Indonesia,” tutup Surahman.

 

Sumber: fraksi.pks.id