Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, menjaga stabilitas rupiah tidak hanya berkaitan dengan indikator makroekonomi, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Azis menilai Indonesia perlu memiliki strategi yang komprehensif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang terus berkembang. Ia mengatakan Indonesia memiliki berbagai modal besar, mulai dari kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang kuat, bonus demografi, hingga posisi strategis dalam peta ekonomi dunia. Namun, sebagai bagian dari sistem ekonomi global, Indonesia tetap rentan terhadap berbagai gejolak internasional yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi nasional.
“Ketika dolar Amerika Serikat menguat, konflik geopolitik memanas, harga energi bergejolak, dan modal global mencari tempat yang dianggap lebih aman, rupiah pun ikut mengalami tekanan. Di ruang-ruang perdagangan internasional, pelemahan rupiah segera menjadi berita utama. Grafik kurs dianalisis, prediksi dibuat, dan sentimen pasar dibicarakan tanpa henti,” ujar Azis Subekti dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Menurut Azis, mayoritas masyarakat tidak merasakan dampak nilai tukar melalui angka kurs yang muncul di layar perdagangan, melainkan melalui perubahan harga kebutuhan pokok yang mereka hadapi setiap hari.
“Namun bagi sebagian besar rakyat Indonesia, nilai tukar bukanlah angka yang mereka lihat setiap hari. Mereka melihat harga cabai. Mereka memperhatikan harga beras. Mereka menghitung ongkos angkutan. Mereka mengukur kemampuan membeli minyak goreng untuk kebutuhan keluarga. Di situlah sesungguhnya arti sebuah mata uang diuji. Sebab pelemahan rupiah akan menjadi masalah besar ketika ia berhasil masuk ke dapur rakyat,” sambungnya.
Karena itu, Azis mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi nasional tidak dapat diukur semata-mata dari pergerakan nilai tukar. Ia mencontohkan sejumlah negara maju di Asia yang tetap mampu menjaga ketahanan ekonominya meskipun menghadapi tekanan terhadap mata uang nasional.
“Jepang pernah mengalami pelemahan yen berkepanjangan tetapi tetap menjadi raksasa industri dunia. Korea Selatan beberapa kali menghadapi tekanan mata uang namun berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Bahkan Tiongkok selama puluhan tahun mengelola mata uangnya bukan untuk mengejar prestise kurs yang kuat, melainkan untuk mendukung industrialisasi dan ekspor nasional,” bebernya.
“Yang menentukan kekuatan sebuah bangsa pada akhirnya bukan sekadar kurs, melainkan kemampuan memproduksi pangan, menguasai teknologi, menjaga lapangan kerja, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan daya beli rakyat,” lanjut Azis.
Ia menilai data inflasi nasional menunjukkan bahwa tantangan ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini berada pada sektor kebutuhan pokok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2026, inflasi tahunan tercatat sebesar 3,08 persen dan masih berada dalam kategori terkendali.
“Dari sudut pandang itu, data Badan Pusat Statistik Mei 2026 memberikan pelajaran yang sangat menarik. Inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 3,08 persen. Angka ini masih berada dalam rentang yang relatif terkendali dan jauh dari gambaran sebuah krisis ekonomi. Perbankan tetap stabil. Distribusi pangan berjalan. Pemerintah masih mampu menjalankan fungsi fiskalnya. Dunia usaha tetap bergerak,” katanya.
Meski demikian, Azis mengingatkan bahwa jika data inflasi ditelaah lebih dalam, terlihat bahwa penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kenaikan harga secara keseluruhan.
“Namun ketika lapisan data itu dibuka lebih dalam, tampak sebuah pesan yang jauh lebih penting daripada angka inflasi itu sendiri,” imbuh anggota Komisi II DPR RI tersebut.
Menurutnya, kenaikan harga berbagai komoditas pangan menunjukkan bahwa persoalan utama yang saat ini paling dirasakan masyarakat berada pada aspek kebutuhan dasar.
“Lebih jauh lagi, inflasi bulanan Mei 2026 sebesar 0,28 persen juga didorong terutama oleh kelompok yang sama. Cabai merah mengalami kenaikan hingga 25,64 persen. Tomat naik 9,82 persen. Bawang merah meningkat 6,65 persen. Minyak goreng bertambah 2,87 persen. Beras mulai memberikan tekanan meskipun relatif kecil. Data tersebut mengandung pesan yang sangat jelas. Musuh utama rakyat saat ini bukanlah kurs dolar. Musuh utamanya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Azis.
“Dengan kata lain, medan pertempuran ekonomi Indonesia sesungguhnya bukan hanya berada di pasar keuangan, melainkan di pasar rakyat,” tambah legislator Gerindra dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah tersebut.
Azis menjelaskan bahwa kenaikan harga pangan tidak sepenuhnya dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Menurutnya, terdapat berbagai persoalan struktural yang turut memengaruhi harga kebutuhan pokok, mulai dari distribusi yang belum efisien, biaya logistik yang tinggi, gangguan cuaca, panjangnya rantai pasok, hingga keterlambatan intervensi pasar.
“Sebagian besar justru berakar pada masalah yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: distribusi yang tidak efisien, cuaca, rantai pasok yang panjang, ketidaksinkronan produksi antardaerah, biaya logistik yang tinggi, serta keterlambatan intervensi pasar. Artinya, solusi yang dibutuhkan tidak selalu berupa intervensi besar di pasar valuta asing,” katanya.
Karena itu, Azis menilai strategi menghadapi tekanan ekonomi global harus dibangun melalui penguatan stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Indonesia harus membangun pertahanan kedua yang jauh lebih penting: pertahanan harga kebutuhan pokok. Jika pertahanan pertama dijalankan oleh Bank Indonesia dan otoritas keuangan, maka pertahanan kedua harus dijalankan secara terpadu oleh Bulog, Bapanas, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, koperasi, BUMDes, hingga jaringan pasar rakyat,” katanya.
Selain itu, Azis menilai Indonesia dapat belajar dari pengalaman Malaysia dalam melakukan reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran tanpa mengurangi perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.
“Negara tetap hadir melindungi kelompok rentan. Nelayan tetap dibantu. Petani tetap dilindungi. Transportasi rakyat tetap dijaga. Namun subsidi yang selama ini bocor kepada kelompok mampu secara bertahap diperbaiki,” katanya.
“Indonesia memiliki ruang untuk melakukan pendekatan serupa. Bukan mengurangi perlindungan terhadap rakyat kecil, melainkan memastikan perlindungan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” sambung Azis.
Menurutnya, Indonesia juga memiliki berbagai instrumen ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan nasional, mulai dari cadangan beras pemerintah, jaringan Bulog, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, hingga pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Indonesia memiliki stok beras nasional yang relatif kuat. Indonesia memiliki jaringan Bulog hingga daerah. Indonesia memiliki program Makan Bergizi Gratis yang mulai membangun permintaan pangan nasional secara terstruktur. Indonesia sedang membangun Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai simpul ekonomi lokal. Indonesia memiliki ribuan pasar tradisional yang masih menjadi denyut utama ekonomi rakyat. Apabila seluruh instrumen ini diorkestrasi secara terpadu, maka tekanan global justru dapat menjadi momentum memperkuat fondasi ekonomi nasional,” jelasnya.
“Karena sesungguhnya tantangan terbesar Indonesia bukan kekurangan sumber daya. Tantangan terbesarnya adalah kemampuan menghubungkan berbagai sumber daya tersebut menjadi satu kekuatan yang bekerja secara serempak,” tambah Azis.
Lebih lanjut, Azis mengusulkan sejumlah langkah konkret untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Di antaranya membangun sistem peringatan dini harga pangan hingga tingkat kabupaten dan kota, memperluas subsidi logistik pangan secara selektif, memperkuat perlindungan energi bagi sektor produktif rakyat, meningkatkan peran koperasi desa, BUMDes dan pasar rakyat, serta memperkuat komunikasi publik pemerintah.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan salah satu modal terpenting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah derasnya arus informasi pada era digital saat ini.
“Kepercayaan publik adalah salah satu bentuk modal ekonomi yang paling berharga. Pada akhirnya, tujuan kebijakan ekonomi Indonesia tidak boleh berhenti pada upaya mempertahankan angka kurs tertentu,” katanya.
“Kita tentu ingin rupiah kuat. Kita tentu ingin pasar percaya. Kita tentu ingin investasi terus masuk. Namun ukuran keberhasilan yang paling hakiki bukanlah ketika para analis pasar memberikan pujian. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika petani tetap menanam dengan optimisme. Nelayan tetap melaut dengan tenang. Pedagang pasar tetap memperoleh keuntungan yang layak. UMKM tetap tumbuh. Dan keluarga-keluarga sederhana tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dihantui kecemasan setiap kali mendengar kabar pelemahan rupiah,” lanjut Azis.
Di akhir keterangannya, Azis menegaskan bahwa stabilitas ekonomi sejatinya diukur dari kemampuan negara melindungi masyarakat dari dampak gejolak global, bukan semata-mata menjaga indikator ekonomi makro.
“Sebab pada akhirnya, stabilitas ekonomi bukanlah kemampuan negara menjaga angka-angka makroekonomi semata. Stabilitas ekonomi adalah kemampuan sebuah bangsa memastikan badai global berhenti di pelabuhan statistik dan tidak pernah berubah menjadi penderitaan di meja makan rakyatnya.”
“Di situlah makna terdalam dari menjaga rupiah. Bukan sekadar mempertahankan nilai mata uang, melainkan menjaga martabat kehidupan jutaan rakyat yang bergantung padanya,” pungkasnya.
