Pekanbaru, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, meminta pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program andalan Presiden Prabowo Subianto yang menyerap anggaran negara besar dapat berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran.
“Pemerintah kan sudah membuat satu sistem penyalurannya (MBG) melalui SPPG, sekarang evaluasi SPPG itu, bagaimana penyalurannya, di mana plus-minusnya. Kalau ada kekurangan, ada kelemahan, kita perbaiki sehingga sistem itu jalan, di mana kekurangannya diperbaiki,” kata Achmad kepada GoRiau di Pekanbaru, Jumat (13/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Achmad saat dimintai tanggapannya atas usulan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang mengusulkan agar dana MBG ke depan ditransfer langsung ke rekening orang tua siswa, tidak lagi melalui pihak ketiga atau dapur katering. Purbaya menilai mekanisme tersebut lebih efisien karena memangkas rantai birokrasi yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Menurut legislator dari Dapil Riau I itu, agar program MBG dapat terus berjalan optimal, pengelola harus terbuka terhadap masukan masyarakat dan memperkuat pengawasan sehingga berbagai kelemahan yang muncul bisa dieliminasi.
“Kalau ada masukan dari masyarakat, ya itu harus diterima dan jadi perhatian. Misalnya heboh-heboh sekarang ini, makanan basi dan lainnya. Di sini kita perlu evaluasi kenapa bisa terjadi begitu. Mungkin ke depannya porsi masing-masing dapurnya itu dibatasi. Antara lain seperti itu, porsinya dibatasi,” kata Achmad.
Selain itu, ia menilai objek penerima manfaat MBG juga perlu dievaluasi untuk memastikan program benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, kelompok masyarakat yang sudah mampu sebaiknya tidak menjadi prioritas penerima.
“MBG ini kan bagus untuk anak-anak kita. Jadi kita harap pemerintah, kalau bisa di-mapping dulu prioritas penerimanya. Kita prioritaskan dulu masyarakat miskin ekstrim, masyarakat di daerah terpencil, sehingga MBG tepat sasaran. Kalau orangnya mampu, itu menurut kita juga patut kita pertimbangkan. Ya kita evaluasilah. Mana yang prioritas, mana yang tak perlu dibantu sehingga terjadi juga efisiensi anggaran di situ,” jelas mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini.
Achmad juga mengingatkan agar pengelola MBG tidak sekadar mengejar target penyerapan anggaran tanpa memastikan kelayakan penerima manfaat. Ia menekankan bahwa yang paling penting adalah ketepatan sasaran dan minimnya pemborosan.
“Contohnya anak-anak libur, kalau libur ya jangan dikasih juga, jangan dipaksakan antar juga. Dan sebentar lagi puasa, ini perlu tidak MBG, ini yang perlu dikaji lagi. Sesuatu itu harus dipertimbangkan lebih dulu. Kalau anak libur seperti apa skemanya, puasa seperti apa. Ini bukan pekerjaan mudah, sasaran kita kan orang yang mobile. Perlu up date terus menerus sehingga MBG ini betul-betul tepat sasaran. Manfaatnya bisa dirasakan masyarakat banyak, apalagi ini anggarannya besar, ratusan triliun,” papar Achmad.
Lebih jauh, Achmad menilai program MBG tidak hanya bertujuan mencerdaskan anak Indonesia, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi di pedesaan. Meski demikian, ia menegaskan dampak ekonomi tersebut tidak boleh mengaburkan tujuan utama program.
“Kuncinya di evaluasi tadi. Evaluasi terus. Mana kekurangan, di situ kita benahi. Mana masukan masyarakat perlu jadi pertimbangan, kita terima dengan tangan terbuka. Transparan juga penting. Kalau ada korupsinya, kita kejar, turunkan tim pengawasannya,” ujar Achmad.
