Aceh, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah membuka layanan penerbangan harian dari dan menuju Bandara Rembele, Bener Meriah, Aceh. Ia menilai langkah ini sangat mendesak untuk mempermudah penanganan bencana menyusul terputusnya akses darat di sejumlah jalur penghubung Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen, dan Lhokseumawe.
Ruslan menegaskan kondisi warga di wilayah dataran tinggi Gayo saat ini berada dalam situasi kritis karena akses transportasi darat sama sekali tidak bisa dilalui. Akibatnya, masyarakat terisolasi dan tidak memiliki kepastian kapan jalur dapat kembali normal.
“Masyarakat harus berjalan kaki puluhan kilometer menuju Bireuen atau Lhokseumawe hanya untuk membeli kebutuhan pokok atau melanjutkan perjalanan. Mereka melewati jalur berlumpur dan rawan longsor. Kami mendorong agar segera dilakukan pembukaan penerbangan Bandara Rembele untuk mempermudah mobilitas pascabencana,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Terhentinya distribusi barang membuat roda perdagangan macet total karena kendaraan logistik tidak bisa masuk ke wilayah terdampak.
“Banyak usaha lumpuh total. Distribusi barang berhenti. Ini bukan hanya bencana alam, tapi juga bencana logistik. Penerbangan adalah satu-satunya jalur hidup yang tersisa,” kata mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu.
Lebih jauh, Ruslan menjelaskan bahwa usulan pembukaan penerbangan darurat telah diteruskan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, kepada Pendiri Lion Group yang juga Anggota DPR dan Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB, Rusdi Kirana.
“Kami berharap Wings Air dapat membuka penerbangan setiap hari. Jika memungkinkan, dua kali sehari dari Medan dan Banda Aceh menuju Rembele dan sebaliknya,” ujarnya.
Ruslan memastikan dirinya juga telah melakukan komunikasi intensif dengan otoritas Bandara Rembele dan Kementerian Perhubungan agar persoalan perizinan tidak menghambat operasional penerbangan darurat tersebut.
“Saya sudah meminta Kepala Bandara Rembele mempercepat proses perizinan. Ini kondisi darurat, tidak boleh diberlakukan prosedur seperti masa normal. Semua harus bergerak cepat. Ada ribuan nyawa yang bergantung pada layanan transportasi udara,” tegasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa dalam kondisi bencana, mekanisme birokrasi harus menyesuaikan kebutuhan lapangan dan tidak boleh menjadi hambatan bagi keselamatan warga.
