Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendorong penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai koordinator nasional dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Menurutnya, penegasan posisi dan kewenangan BSSN sangat krusial agar tata kelola keamanan siber nasional berjalan efektif dan responsif.
Pernyataan tersebut disampaikan politisi yang akrab disapa Amel ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU KKS DPR RI.
Ia menyoroti belum dicantumkannya sejumlah lembaga secara eksplisit di dalam batang tubuh RUU KKS, padahal instansi seperti BSSN, Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) selama ini memegang peranan penting di sektor siber.
“Saya ingin tahu apakah BSSN menurut Bapak perlu disebut secara tegas dalam batang tubuh RUU KKS sebagai koordinator nasional. Kalau jawabannya iya, kewenangan minimum apa yang harus kita kunci dalam UU ini supaya BSSN punya daya koordinasi yang efektif?” ujarnya.
Ia menekankan bahwa perumusan kewenangan BSSN harus dirancang secara presisi. Langkah ini dibutuhkan guna menyatukan arah kebijakan siber nasional tanpa mengikis fungsi dasar serta kewenangan instansi pendukung lainnya.
Ia juga menyodorkan praktik tata kelola siber di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang menetapkan posisi otoritas siber secara tegas melalui undang-undang sebagai rujukan penyusunan regulasi di Indonesia.
“Pada saat yang sama, jangan sampai berkembang menjadi semacam superbody yang mengambil alih kewenangan lembaga lain. Karena itu, perlu kita rumuskan secara jelas batas kewenangan dan fungsi koordinasinya,” tegasnya.
Mengakhiri keterangannya, ia berharap Panja RUU KKS mampu menghasilkan desain kelembagaan yang transparan, efektif, serta tangguh dalam merespons ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks.
sumber : Fraksi Nasdem
