Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah untuk mengedepankan pendekatan keterampilan lunak (soft skill) dalam mengatasi persoalan maraknya kasus perundungan serta anjloknya skor Matematika nasional berdasarkan rilis data PISA 2025.
Ia menilai bahwa alih-alih terus berfokus pada pemenuhan administrasi dan perombakan kurikulum di atas kertas, pemerintah seharusnya membekali tiap sekolah dengan kemampuan mediasi psikologis dan pembenahan cara mengajar guru di dalam kelas.
Pernyataan tersebut ia sampaikan merespons data yang menunjukkan 24 persen murid di Indonesia mengalami tindakan perundungan (bullying), yang berbanding lurus dengan merosotnya capaian numerasi peserta didik. Menurutnya, pendekatan humanis merupakan kunci mutlak untuk membenahi iklim pendidikan nasional.
“Pemerintah harus mengalihkan fokus dari sekadar mengubah kurikulum di atas kertas, menjadi pelatihan intensif untuk mengubah cara guru mengajar di dalam kelas (pedagogi), dari yang tadinya sekadar ceramah dan hafalan menjadi penemuan konsep bersama siswa,” tegasnya Faqih di Jakarta, Selasa (15/9).
Terkait efektivitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah, legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menyebut keberadaan tim tersebut sejauh ini belum berdampak optimal karena sekadar digulirkan sebagai pemenuhan kewajiban administratif.
Oleh sebab itu, ia menekankan perlunya pelatihan khusus bagi anggota TPPK—baik unsur guru maupun komite sekolah—terutama dalam menguasai teknik investigasi netral tanpa menyudutkan korban (victim-blaming) serta kemampuan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
“Otak manusia tidak bisa menyerap pelajaran saat berada dalam mode bertahan hidup. Murid yang merasa terancam tidak akan bisa meraih skor akademik yang baik, sehingga anggaran pendidikan besar akan terbuang sia-sia,” tambahnya.
Untuk mendongkrak skor numerasi, ia menyarankan Indonesia mengadopsi metode pembelajaran dari Singapura yang menerapkan penguasaan materi (mastery) melalui manipulasi objek konkret dan visual sebelum melangkah ke simbol abstrak. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah memberikan otonomi penuh kepada pendidik seperti yang diterapkan di Estonia agar guru bebas berinovasi tanpa terbebani aturan birokrasi.
sumber : Fraksi PKS
