Jakarta, PR Politik – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Selasa (23/12). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil kunjungan lapangan Mendagri ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur sehari sebelumnya untuk memetakan kebutuhan mendesak pascabencana banjir dan tanah longsor.
Mendagri menyoroti kondisi Aceh Tamiang yang dinilai mengalami dampak paling signifikan dibandingkan wilayah terdampak lainnya di Pulau Sumatra.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda, dari udara masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain,” ujar Mendagri Tito Karnavian saat memaparkan kondisi terkini di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Merespons laporan tersebut, Menko PMK Pratikno langsung melakukan koordinasi darurat melalui panggilan video dengan jajaran menteri teknis. Hasilnya, disepakati penyediaan bantuan pangan dalam skala besar untuk masyarakat terdampak.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman bersama Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani telah mengonfirmasi kesiapan stok. Berdasarkan kesepakatan tersebut, sebanyak 1.000 ton beras akan segera dialokasikan. Agar bantuan cepat cair, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diminta segera mengirimkan surat permohonan resmi secara digital kepada Kementan/Bapanas.
Selain urusan logistik pangan, koordinasi lintas kementerian ini juga menyasar sektor energi dan ekonomi kerakyatan. Menko PMK telah berkomunikasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia guna memperkuat pasokan listrik dan BBM yang saat ini sudah tersedia namun belum mencukupi kebutuhan pemulihan secara total.
Sektor-sektor pendukung lainnya yang turut menjadi prioritas meliputi:
-
Stimulus UMKM: Koordinasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk pemulihan aktivitas ekonomi warga.
-
Penguatan Personel: Permintaan tambahan personel kepada Panglima TNI dan KSAD untuk membantu evakuasi dan pembersihan.
-
Alat Berat: Dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk normalisasi wilayah yang tertutup lumpur dan material longsor.
Langkah integratif ini diharapkan dapat memangkas sekat birokrasi sehingga proses rehabilitasi fisik maupun sosial-ekonomi di Aceh Tamiang dan Aceh Timur dapat tuntas dalam waktu singkat.
sumber : Kemendagri RI
