Bangkok, PR Politik – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menghadiri Pertemuan Informal Para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand, Minggu (12/7). Pertemuan diplomasi ini diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah penyelenggara.
Agenda strategis ini merupakan tindak lanjut konkret dari pembahasan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, serta Pertemuan Daring Menlu ASEAN pada 21 Mei 2026. Pertemuan ini juga menjadi draf kelanjutan dari hasil kunjungan kerja Menlu RI ke Nay Pyi Taw pada 8 Juni 2026 lalu. Fokus utama pertemuan diarahkan untuk memvalidasi perkembangan terkini di Myanmar sekaligus merumuskan langkah taktis ASEAN dalam mendorong implementasi konkret Five-Point Consensus (5PC).
Ia mendesak dilakukannya peninjauan perkembangan implementasi 5PC secara objektif dan berimbang. Kendati mencatatkan sejumlah dinamika pascapemilihan umum, eksekusi 5PC dinilai masih terbentur berbagai tantangan berat, terutama dalam membuka draf ruang dialog inklusif demi mewujudkan rekonsiliasi nasional yang meluas.
“Dialog nasional yang inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci menuju perdamaian dan rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan,” tegasnya dalam forum formal tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan kembali bahwa Five-Point Consensus harus tetap dikunci sebagai acuan tunggal yang mengikat bagi ASEAN. Fokus penegakan konsensus ini wajib dititikberatkan pada penghentian total segala bentuk kekerasan di lapangan, pembukaan sekat dialog, serta distribusi bantuan kemanusiaan yang aman tanpa diskriminasi.
Jakarta juga mendorong adanya penguatan mekanisme kolektif di internal ASEAN, termasuk mempercepat draf pembahasan mengenai opsi perpanjangan mandat Utusan Khusus (Special Envoy) demi menjaga konsistensi jangka panjang penyelesaian konflik secara damai.
Lebih lanjut, Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung penuh proses perdamaian yang menjunjung tinggi asas Myanmar-owned dan Myanmar-led. Guna merealisasikan hal itu, diplomasi luar negeri Indonesia akan terus digerakkan melalui berbagai inisiatif pendekatan (engagement) persuasif kepada seluruh elemen dan faksi pemangku kepentingan di Myanmar.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa draf solusi yang dilahirkan nantinya murni berasal dari kehendak internal masyarakat Myanmar sendiri, bukan akibat intervensi asing yang memaksa.
“Solusi yang berkelanjutan harus bersifat Myanmar-owned dan Myanmar-led. Indonesia siap membantu membangun jembatan untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya mengakhiri taklimat resminya pada akhir pertemuan regional tersebut.
sumber : Kemlu RI
