Jakarta, PR Politik – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pencapaian visi Indonesia Emas 2045 merupakan agenda strategis lintas generasi yang akan dikawal melalui program Asta Cita. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengandalkan sinkronisasi tiga “mesin pertumbuhan” utama: fiskal, sektor keuangan, dan investasi.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Agung yang digelar secara daring pada Selasa (13/1). Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan stabilitas nasional dan pemerataan manfaat pembangunan.
“Asta Cita menuntut pertumbuhan tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan manfaat pembangunan. Mesin pertumbuhan harus bekerja selaras. Mesin fiskal, mesin sektor keuangan, dan investasi,” ungkap Menkeu Purbaya.
Menkeu memaparkan strategi penguatan pada masing-masing sektor guna memastikan mesin pertumbuhan bekerja optimal:
-
Sektor Fiskal: Menjamin belanja negara dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, serta memperketat pengawasan untuk mencegah kebocoran anggaran.
-
Sektor Keuangan: Memperkuat koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia agar kebijakan moneter dan fiskal berjalan beriringan.
-
Sektor Investasi: Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mengatasi debottlenecking atau penyumbatan hambatan investasi.
“Saya pikir nanti kalau tiga sistem itu, sistem fiskal, moneter, dan investasi sudah jalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” tandas Menkeu.
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, APBN 2026 didesain bersifat ekspansif guna memacu produktivitas nasional, namun tetap dikelola secara terukur. Fokus anggaran diarahkan pada delapan agenda prioritas yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi jangka panjang.
Pemerintah juga berkomitmen menggelar sidang mingguan untuk menyelesaikan kendala para pelaku usaha secara rutin. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan transparan bagi investor domestik maupun mancanegara.
sumber : Kemenkeu RI
