Jakarta, PR Politik (25/12) – Anggota Komisi III Fraksi PKB DPR RI, Abdullah, merespons hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Ia mendukung KPK untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi dalam pendidikan kedokteran tersebut.
Hasil kajian KPK yang berjudul “Identifikasi Risiko Korupsi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia” mengungkapkan banyak kebobrokan dalam dunia pendidikan ini. “KPK harus menindaklanjuti kajian yang sudah dilakukan. Harus ada pendalaman terhadap sejumlah temuan,” terang Gus Abduh, sapaan akrab Abdullah.
Salah satu temuan mencolok adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan peserta PPDS, berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 25 juta. Biaya ini tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Selain itu, terdapat juga pungutan dari peserta PPDS yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti kebutuhan dosen untuk touring motor atau sepeda.
Temuan KPK menunjukkan bahwa peserta PPDS sering kali bekerja sama dengan teman seangkatannya untuk memenuhi kebutuhan dosen atau senior mereka, yang jelas memberatkan peserta PPDS. “Biaya dan pungutan yang tidak jelas dan memberatkan itu harus diusut KPK,” papar legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah VI ini.
Gus Abduh juga menyoroti praktik di mana peserta PPDS diminta untuk menunjukkan saldo rekening saat tahapan wawancara dalam proses seleksi. Berdasarkan survei KPK, terdapat 58 responden yang mengaku diminta menunjukkan saldo tabungan mereka. Dari jumlah tersebut, 6 responden menunjukkan saldo lebih dari Rp 500 juta, 4 responden dengan saldo Rp 250-500 juta, 11 responden dengan saldo Rp 100-250 juta, dan 19 responden dengan saldo kurang dari Rp 100 juta. “Kenapa harus menunjukkan saldo rekening? Ini kan janggal? Ini juga harus ditelusuri oleh KPK,” beber Gus Abduh.
Ia menegaskan perlunya perbaikan dalam PPDS agar tidak ada lagi mahasiswa yang menjadi korban bullying hingga bunuh diri karena tekanan tugas dan pekerjaan. “Kasus bunuh diri mahasiswa PPDS harus menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan ke depan. Jangan ada lagi korban berikutnya. Harus ada perbaikan menyeluruh,” tandasnya.
Sumber: fraksipkb.com
