Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakim Bafagih, mendesak ID Survey (PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia) mengoptimalkan perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah kebocoran keuangan negara pada sektor komoditas strategis nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi ID Survey Holding dan subholding, yakni BKI, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam kesempatan itu, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai maraknya praktik manipulasi keuangan, seperti transfer pricing dan under invoicing, yang dinilai menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah sangat besar. Menurutnya, ID Survey memiliki posisi strategis karena berperan mengawal proses verifikasi di sepanjang rantai pasok komoditas.
“Presiden telah menyampaikan bahwa praktik transfer pricing dan under invoicing membuat pendapatan negara bocor belasan ribu triliun. Mestinya, ID Survey hadir dan memposisikan diri sebagai portal utama untuk menyetop kebocoran tersebut. Ini peran yang sangat strategis,” ujar Abdul Hakim.
Ia menilai manajemen ID Survey saat ini masih terlalu berfokus pada agenda ekspansi global dan pengembangan sertifikasi halal di luar negeri. Padahal, menurutnya, upaya mengamankan potensi penerimaan negara dari sektor komoditas strategis jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan.
“Urusan ekspansi global atau sertifikasi halal di luar negeri itu tidak terlalu penting saat ini. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Bapak-Bapak sekalian bisa menjadi portal untuk menahan kebocoran pendapatan dari komoditas strategis kita,” tegasnya.
Selain itu, Abdul Hakim juga menyoroti persoalan disparitas data perdagangan internasional. Ia meminta ID Survey memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menyelaraskan data impor dan ekspor yang selama ini kerap menimbulkan perbedaan signifikan.
Menurutnya, perbedaan data antara Indonesia dan negara mitra dagang membuka ruang terjadinya praktik yang berpotensi merugikan negara.
“Seringkali bola panas dilemparkan ke Kementerian Perdagangan seolah-olah mereka yang salah atas kebocoran impor. Padahal di lapangan, data impor kita tercatat 10, tetapi data ekspor di negara tetangga mencatat 500 bahkan 1.000. Harus ada strategi konkret dari ID Survey agar data ini bisa klop dan menutup celah permainan oknum,” tambahnya.
Tak hanya menyoroti aspek pengawasan, Abdul Hakim juga mengkritisi struktur biaya operasional ID Survey yang dinilainya masih terlalu besar. Ia mempertanyakan komposisi beban operasional holding dan subholding yang disebut mencapai sekitar 80 persen dari total pendapatan atau sebesar Rp5,98 triliun pada 2025.
Menurutnya, tingginya beban operasional tersebut turut berdampak pada penurunan Net Profit Margin (NPM) ID Survey dari 13,8 persen pada 2024 menjadi 13,1 persen pada 2025.
“Harapan kami EBITDA margin bisa lebih tinggi, dan net profit margin bisa didorong mendekati angka 20 persen di tahun 2026. Kami di DPR siap mengawal dan memberikan dukungan penuh asalkan manajemen berani memasang target efisiensi dan profitabilitas yang lebih tinggi,” jelasnya.
Menutup penyampaiannya, Abdul Hakim mengusulkan kepada pimpinan Komisi VI DPR RI agar frekuensi rapat pengawasan terhadap ID Survey ditingkatkan. Menurutnya, pengawasan yang selama ini dilakukan setahun sekali sebaiknya diubah menjadi setiap kuartal atau minimal setiap semester agar evaluasi terhadap pengelolaan komoditas strategis nasional dapat dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan.
