Brebes, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak dilakukannya kajian komprehensif untuk mencegah terulangnya bencana tanah bergerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Fikri menekankan pentingnya studi geologi mendalam dan pelibatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan pembangunan. Ia menyebut kondisi tanah di wilayah terdampak sangat labil, sehingga menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah-rumah warga.
“Untuk relokasi, memang harus dipertimbangkan dan dikaji secara matang, terutama dari formasi tanahnya agar tidak mengalami nasib yang sama,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah IX ini.
Ia mengapresiasi tanggap cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk langkah Gubernur Achmad Luthfi yang turun langsung ke lokasi dan menyalurkan bantuan senilai Rp2,01 miliar untuk perbaikan rumah dan tempat ibadah pada Jumat (2/5/2025).
Fikri menyambut baik kesediaan sebagian warga untuk direlokasi dan mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap). Dua lokasi alternatif untuk relokasi saat ini tengah dikaji, yakni di Desa Manggis dan Bumiwah. Namun, ia menegaskan bahwa pemilihan lokasi harus berdasarkan kajian geologi yang matang untuk memastikan keamanannya.
Mengacu pada temuan Dinas ESDM Jateng, tanah di Mendala berada pada formasi Rambatan, yang rawan bergerak jika menyerap terlalu banyak air. Karenanya, menurut Fikri, solusi terbaik adalah meminimalkan infiltrasi air atau relokasi ke daerah yang lebih stabil secara geologi.
Fikri juga menyoroti dugaan warga terkait penyebab bencana, seperti penambangan galian C dan alih fungsi lahan di bagian atas lereng. Ia menyatakan bahwa dugaan ini perlu dibuktikan melalui kajian ilmiah oleh Badan Geologi dan Dinas ESDM Provinsi.
“Ini aspirasi warga terdampak, tapi masih berupa hipotesis. Maka harus dibuktikan lewat kajian komprehensif,” ujarnya.
Sebagai seorang doktor di bidang Ilmu Lingkungan, Fikri menekankan pentingnya KLHS dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, kebencanaan harus menjadi bagian integral dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan.
“KLHS menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan mempertimbangkan risiko bencana, kerentanan, dan kapasitas lingkungan. Ini penting agar kita tidak hanya membangun, tetapi membangun secara tangguh dan berkelanjutan,” pungkas Fikri.
Sumber: fraksi.pks.id
