Jakarta, PR Politik – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (Raker dan RDP) bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), maskapai penerbangan, serta para Kepala UPT Embarkasi di Gedung DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Agenda utama rapat adalah membahas kesiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, memimpin jalannya rapat dan menyampaikan sejumlah poin penting sebagai hasil pembahasan. Salah satu sorotan utama adalah dorongan kepada Kementerian Agama agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah haji, terutama dalam aspek katering, akomodasi, serta transportasi.
“Komisi VIII DPR RI meminta agar seluruh aspek pelayanan terhadap jemaah haji terus ditingkatkan, baik dari sisi mutu, ketepatan waktu, maupun keselamatan,” tegas Abdul Wachid.
Komisi VIII juga memberikan perhatian serius terhadap pentingnya koordinasi antara Kementerian Agama, BPKH, dan maskapai penerbangan. Hal ini dianggap krusial demi memastikan kelancaran proses keberangkatan dan pemulangan jemaah, tanpa adanya hambatan teknis.
“Koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci utama kelancaran operasional haji. Kita harus pastikan semua proses berjalan sesuai standar pelayanan,” imbuh politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain itu, Komisi VIII mengingatkan agar seluruh embarkasi di Indonesia menjamin keberangkatan jemaah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Evaluasi atas berbagai kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan haji sebelumnya juga diminta dilakukan secara menyeluruh agar tidak terulang kembali.
BPKH pun didorong untuk terus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana haji. Harapannya, pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
Sumber: fraksigerindra.id
