Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyatakan bahwa transformasi di sektor ketenagalistrikan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan energi nasional. Dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama PT PLN (Persero), ia menekankan bahwa transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) harus dilakukan secara serius untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060.
“PLN memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi nasional. Dengan kapasitas pembangkit 101 GW, PLN menguasai 75% pasokan listrik nasional. Namun, saat ini bauran EBT masih sekitar 13,4%, sehingga perlu upaya lebih besar untuk meningkatkan kontribusi energi hijau,” ujar Muh Haris dalam diskusi tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang harus selaras dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Menurutnya, penyelesaian RUPTL 2025-2034 menjadi hal mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi di sektor ketenagalistrikan.
“Transisi energi adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian regulasi dan dukungan kebijakan. DPR siap mengawal proses ini agar roadmap menuju bauran EBT 70% pada 2060 dapat terwujud,” tambahnya.
Baca Juga: Anggota DPR RI Kaisar Abu Hanifah Soroti Batalnya Investasi Ratusan Triliun Akibat Ulah Ormas Nakal
Dalam diskusi tersebut, Muh Haris juga menggarisbawahi kebutuhan investasi besar untuk mendukung transisi energi bersih, yang diperkirakan mencapai USD 30 miliar atau sekitar Rp 490 triliun per tahun. Ia meminta PLN memberikan penjelasan terkait skema investasi yang akan diterapkan guna mencapai target ambisius tersebut.
Muh Haris menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPR RI akan terus berperan aktif dalam mengawal transformasi energi nasional, memastikan langkah-langkah ini tidak hanya mendukung target pemerintah tetapi juga memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Sumber: fraksi.pks.id
