Jakarta, PR Politik – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh setiap tanggal 23 Juli harus menjadi pengingat penting untuk memperkuat komitmen kolektif dalam menjamin hak-hak anak Indonesia. Ia menekankan, masih banyak persoalan serius yang membayangi kehidupan anak-anak di Tanah Air, mulai dari kekerasan, bullying, hingga stunting.
Puan menyatakan bahwa peringatan HAN 2025 tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial belaka. Menurutnya, tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045” harus dimaknai dengan aksi konkret.
“Jutaan anak Indonesia hari ini masih hidup dalam ketidakpastian, mengalami kekerasan, mengalami stunting, tidak mendapat pendidikan berkualitas, dan minim perlindungan sosial. Persoalan ini harus segera dijawab dengan kebijakan yang nyata,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/7/2025).
Data dari Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan, hingga April 2025 terdapat 5.574 kasus kekerasan terhadap anak. Tren ini terus meningkat setiap tahunnya.
Puan menilai, tingginya angka kekerasan terhadap anak salah satunya disebabkan belum efektifnya sistem perlindungan yang terdesentralisasi. Ia menyebut masih banyak daerah yang belum memiliki unit layanan perlindungan anak di tingkat desa maupun kelurahan, serta belum adanya sistem pelaporan dan pendampingan yang menyeluruh.
“Dan masih kekurangan tenaga sosial yang terlatih menangani kasus anak secara komprehensif,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Tak hanya soal kekerasan, Puan juga menyoroti masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Ia menyebut stunting sebagai bentuk kekerasan struktural terhadap anak yang kerap kali tidak disadari.
“Anak yang tumbuh dalam kondisi gizi buruk bukan hanya berisiko pada fisik, tetapi juga kehilangan kesempatan tumbuh optimal secara kognitif dan sosial,” ungkap Puan.
“Karena itu, Pemerintah harus memastikan keadilan gizi dan kesejahteraan anak dari sejak dalam kandungan. Sebab anak-anak yang stunting hari ini akan sangat sulit menjadi generasi unggul esok hari,” sambung mantan Menko PMK itu.
Untuk itu, Puan menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mengatasi stunting. Ia mendorong intervensi terhadap penyediaan pangan bergizi, edukasi gizi di tingkat keluarga, serta pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak hingga ke pelosok daerah.
Ia juga mendorong pembentukan unit layanan perlindungan anak dan keluarga di tingkat desa atau kelurahan, serta mempercepat program ‘Indonesia Bebas Stunting 2030’ melalui pendekatan komunitas yang fokus pada intervensi gizi dan sanitasi.
“Masalah stunting di Indonesia harus segera diatasi demi memastikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa bertumbuh menjadi sumber daya manusia (SDM) berkualitas emas seperti yang kita harapkan bersama, demi kemajuan Indonesia,” ucap Puan.
Dalam momentum HAN 2025 ini, Puan turut menyoroti maraknya kasus bullying, kekerasan seksual, hingga diskriminasi terhadap anak. Ia menilai banyak anak yang belum hidup di lingkungan aman, baik secara fisik maupun digital.
“Anak-anak di desa tertinggal, wilayah adat, dan keluarga prasejahtera masih mengalami ketimpangan akut dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” terang Puan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Puan menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian dari agenda besar pembangunan nasional maupun daerah.
“Dan DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan akan terus mendorong pengarusutamaan isu anak dalam setiap kebijakan strategis negara,” tegas ibu dua anak tersebut.
Ia juga menyerukan pentingnya program terobosan yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak di setiap sektor kehidupan bangsa. Menurutnya, pelatihan wajib bagi guru, tenaga medis, dan perangkat desa tentang perlindungan serta kesehatan jiwa anak perlu dilakukan. Selain itu, keterlibatan anak dalam musyawarah pembangunan desa dan kota juga harus dijamin demi pemenuhan hak partisipasi mereka.
“Pelatihan wajib bagi guru, tenaga medis, dan perangkat desa soal perlindungan anak dan kesehatan jiwa anak mesti dilakukan. Anak-anak pun perlu dilibatkan dalam forum musyawarah pembangunan desa/kota untuk menjamin hak partisipasi mereka,” papar Puan.
Cucu Proklamator RI, Bung Karno ini, menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan pondasi dalam membangun peradaban bangsa. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam memperkuat perlindungan anak.
“Maka peringatan Hari Anak Nasional 2025 harus menjadi momentum nyata untuk menuju anak Indonesia bebas dari berbagai ancaman, baik itu kekerasan, bullying, stunting dan sebagainya. Ini membutuhkan peran semua pemangku kepentingan dan dari masyarakat itu sendiri, lewat saluran apapun,” sebutnya.
“Selamat Hari Anak Nasional 2025 untuk semua anak Indonesia. Semua anak berarti, semua anak berharga, dan semua anak pasti akan berperan dalam pembangunan. Mari kita jaga anak-anak kita,” tutup Puan.
Sumber: emedia.dpr.go.id
