Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, Verrell Bramasta, menyampaikan sejumlah catatan kritis dan sorotan mendasar dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang turut dihadiri Komisioner KPI Pusat, Komisioner KIP Pusat, serta Dewan Pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia membuka intervensinya dengan mengapresiasi sejumlah terobosan terukur yang telah dieksekusi Komdigi. Di antaranya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas), imbauan perlindungan privasi konten di ruang publik digital, hingga penegakan aturan perlindungan sisa kuota data konsumen.
Namun, di balik jajaran capaian tersebut, ia menyoroti ketimpangan alokasi anggaran belanja pada Pagu Indikatif Komdigi Tahun Anggaran 2027 yang menembus angka sekitar Rp11,5 triliun. Ia mempertanyakan porsi anggaran yang secara khusus ditujukan untuk edukasi literasi digital, deteksi dini teknologi deepfake, serta pencegahan hoaks.
“Kami harap dari Fraksi PAN, jangan sampai Komdigi ini hanya kuat di penindakan tapi lemah di pencegahan,” tegasnya.
Sorotan ini dilandasi oleh masifnya penyebaran Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) yang dirancang secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak daya kritis publik dalam memilah disinformasi di ruang siber.
Sebagai wakil rakyat yang berlatar belakang sebagai kreator konten (social media influencer), Verrell mengajukan enam rekomendasi teknis kepada Komdigi guna mereformasi ekosistem platform digital di Indonesia:
-
Mewajibkan seluruh penyedia platform digital menyediakan variasi pilihan rekomendasi konten yang berimbang.
-
Menyediakan fitur navigasi yang memungkinkan pengguna mengatur serta memulihkan (reset) algoritma preferensi secara mandiri.
-
Mewajibkan platform memberikan transparansi alasan suatu konten direkomendasikan pada lini masa pengguna.
-
Melakukan audit sistematis dan berkala terhadap dampak algoritma terhadap potensi polarisasi sosial.
-
Menyediakan opsi tampilan lini masa berbasis kronologis (non-algorithmic feed) yang mudah diakses.
-
Menguatkan proteksi bagi pengguna anak dan remaja dari jebakan konten propaganda berbias sepihak.
sumber : Fraksi PAN
