Jakarta, PR Politik – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membawa agenda strategis mengenai penguatan keterampilan (upskilling) serta peningkatan pelindungan pekerja dalam ajang 29th ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada 26–27 Agustus 2026. Dalam forum regional tersebut, Indonesia menyuarakan pentingnya kesiapan tenaga kerja kawasan ASEAN untuk menghadapi arus pergeseran dunia kerja yang kian dinamis.
Dinamika perkembangan teknologi, adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence), percepatan digitalisasi, hingga perubahan peta kebutuhan industri global diposisikan sebagai tantangan kolektif negara-negara Asia Tenggara. Situasi ini menuntut penguatan kapasitas Keterampilan, penyediaan akses informasi pasar kerja yang memadai, modernisasi layanan ketenagakerjaan, serta penjaminan sistem pelindungan pekerja yang andal. Isu-isu prioritas ini berpedoman pada pembahasan tindak lanjut ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work beserta panduan teknisnya.
“Perubahan dunia kerja tidak bisa kita hadapi sendiri. Indonesia harus ikut menentukan arah kerja sama ketenagakerjaan ASEAN agar transformasi yang terjadi membuka peluang bagi pekerja, bukan membuat mereka tertinggal, dan pada saat yang sama tetap memberikan pelindungan,” katanya melalui keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (25/8).
Selain berfokus pada daya saing SDM di masa depan, delegasi Indonesia konsisten mengusung isu krusial terkait pelindungan pekerja migran dan keluarganya. Dalam forum ALMM, Indonesia menyampaikan capaian tindak lanjut atas sejumlah kesepakatan ASEAN, antara lain skema penempatan dan pelindungan pekerja migran di sektor perikanan, hingga tata cara penanganan pelindungan pekerja migran beserta anggotanya dalam kondisi krisis.
Guna mengoptimalkan capaian program, Indonesia turut memperluas jejaring kemitraan strategis bersama lembaga global, termasuk International Labour Organization (ILO) dan International Organization for Migration (IOM). Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung pengembangan kompetensi, penguatan prinsip kerja layak (decent work), serta jaminan keamanan bagi para pekerja migran.
Ia menegaskan bahwa seluruh konsensus yang disepakati pada tingkat regional harus berdampak konkrit dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pekerja di lapangan.
“Kerja sama ASEAN harus menghasilkan manfaat nyata bagi pekerja. Bukan hanya membahas perubahan, tetapi memastikan pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, dan tetap terlindungi dalam menghadapi perubahan,” ujarnya.
sumber : Kemnaker
