Jakarta, PR Politik – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Kendati seluruh fraksi memberikan persetujuan secara umum, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memberikan catatan kritis terkait target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah dan mempertanyakan sejauh mana dampaknya terhadap akselerasi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kebijakan fiskal 2027, pemerintah mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” dengan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,9% hingga 6%. Bagi Fraksi PDIP, besaran angka tersebut tidak boleh sekadar menjadi pajangan indikator makro tanpa penjelasan yang transparan mengenai distribusi manfaatnya.
Hal tersebut ditegaskan oleh Juru Bicara Fraksi PDIP, Budi Sulistiono, dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung DPR RI, Selasa (18/8). Ia mendesak pemerintah membeberkan parameter terukur di balik jargon kesejahteraan tersebut.
“Pertama, tema kebijakan fiskal tahun 2027 adalah ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’ belum disertai dengan penjelasan siapa yang sejahtera lebih cepat dan apa ukuran dan indikator lebih cepat,” ujarnya.
PDIP menegaskan bahwa target pertumbuhan 5,9% wajib ditranslasikan ke dalam riak perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Indikator pembandingnya mencakup kenaikan pendapatan riil warga, perluasan penciptaan lapangan kerja formal, pemerataan hasil pembangunan, perkuatan struktur produksi nasional, percepatan industrialisasi, peningkatan produktivitas, hingga pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Arsitektur RAPBN 2027 mencatatkan nilai yang cukup jumbo. Pemerintah memproyeksikan alokasi Belanja Negara mencapai Rp4.097,1 triliun, sedangkan Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun. Selisih dari kedua postur tersebut menciptakan defisit anggaran senilai Rp671,1 triliun atau setara 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
PDIP menyoroti kapasitas optimalisasi penerimaan negara. Target pendapatan sebesar Rp3.426 triliun dinilai baru menyentuh kisaran 12,25% terhadap PDB. Rasio tersebut dinilai masih cukup timpang dan jauh dari target jangka panjang pemerintah yang mematok rasio pendapatan sebesar 18% terhadap PDB pada 2029.
Di samping masalah penerimaan, beban pembayaran bunga utang yang membengkak hingga Rp650,3 triliun turut menuai sorotan tajam karena berisiko menggerus dan mempersempit ruang gerak fiskal negara.
Selain aspek utang dan penerimaan, Fraksi PDIP menyodorkan sejumlah rekomendasi kebijakan, meliputi urgensi reformasi subsidi energi agar tepat sasaran, perluasan cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) hingga mencapai 102 juta jiwa, serta pembenahan tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Persetujuan DPR RI untuk melanjutkan RUU APBN 2027 ke tingkat pembahasan teknis tidak menghapus hak fraksi-fraksi untuk terus mengawal, mengkritisi, maupun mengusulkan perbaikan postur anggaran. Bagi PDIP, ujian terbesar RAPBN 2027 terletak pada pembuktian pemerintah bahwa laju pertumbuhan ekonomi mampu dikonversi menjadi peningkatan pendapatan, ketersediaan lapangan kerja, dan kesejahteraan riil bagi seluruh rakyat Indonesia.
sumber : Fraksi PDIP
