Makasar, PR Politik – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus mendorong transformasi radikal pada tata kelola persampahan nasional agar bergerak ke arah yang lebih modern dan terpadu. Komitmen strategis tersebut ditegaskan oleh Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dalam rangkaian kunjungan kerja resminya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam lawatan tersebut, ia memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan proyek strategis nasional (PSN) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, jajaran kepala daerah terkait, serta pihak off-taker dari PT Semen Tonasa.
Ia memaparkan bahwa fasilitas PSEL dirancang dengan arsitektur modern, rapi, dan higienis, sehingga memutus stigma kumuh dan bau yang selama ini melekat pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) konvensional.
“Hal yang harus diingat bahwa kalau PSEL sudah jadi nantinya maka tidak akan ada bau sama sekali dan tidak akan seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang selama ini dilihat masyarakat. Tapi nantinya justru terlihat seperti sebuah mal yang bersih dan indah,” ujarnya.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyambut positif koordinasi tersebut dan menyatakan kesiapan penuh dari pemerintah daerah untuk menyediakan opsi lokasi terbaik demi menyokong realisasi proyek PSEL skala aglomerasi ini.
Selain PSEL, KLH/BPLH mengintensifkan penerapan teknologi alternatif berupa Refuse-Derived Fuel (RDF). Melalui metode ini, sampah domestik akan diolah menjadi bahan bakar padat pengganti batu bara yang bernilai ekonomis tinggi bagi sektor industri.
Di sela-sela perencanaan jangka panjang tersebut, Menteri Jumhur turut mengeluarkan instruksi siaga kepada seluruh bupati dan wali kota untuk mengantisipasi potensi bencana kebakaran lahan TPA. Hal ini menyusul prediksi musim kemarau yang diperkirakan bakal mencengkeram hingga November mendatang.
“Saya minta semua pemda, baik pemkab dan pemkot untuk waspada bencana kebakaran TPA. Kerahkan pemadam kebakaran untuk melakukan pembasahan terhadap area TPA, karena sampah di TPA mengandung gas metan yang tinggi. Pastikan tidak boleh ada orang bakar sampah sembarangan di situ atau merokok sembarangan juga tidak boleh,” tegasnya.
Rangkaian kunjungan kerja di Sulawesi Selatan ini ditutup dengan peninjauan fisik secara langsung ke TPA Tamangapa Antang serta fasilitas Instalasi Pengolahan Lindi (IPAL).
Dalam peninjauan tersebut, ia memberikan apresiasi tinggi terhadap implementasi metode controlled landfill serta keberhasilan pemanfaatan gas metan hasil isolasi sampah yang disalurkan secara gratis untuk kebutuhan energi warga sekitar kawasan.
“Kerja Pak Wali Kota sudah oke. Kira-kira sudah 90-an%, sesuai harapan KLH. Saya rasa ini cukup baik dan bisa dicontoh kota-kota lain di Indonesia,” pujinya.
Melalui orkestrasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, KLH/BPLH optimistis standardisasi tata kelola persampahan di berbagai kota besar Indonesia dapat segera disempurnakan demi menjamin keberlanjutan ekologis serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
sumber : KemenLH
