Jakarta, PR Politik (1/12) – Anggota DPR RI, Sartono Hutomo, meminta agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait kebijakan penghentian subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol).
Pernyataan ini disampaikan Sartono menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang memberikan sinyal bahwa ojek online (ojol) tidak akan lagi mendapatkan BBM bersubsidi. Menurut Menteri Bahlil, ojol dianggap sebagai kegiatan usaha.
“Perlu disikapi secara bijak dan jangan mengambil keputusan dengan terburu-buru. Subsidi BBM bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam menekan biaya hidup sehari-hari. Namun, kita juga harus adil dalam melihat peran strategis ojek online dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara luas,” kata Sartono kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).
Sartono menjelaskan, peran ojek online kini sangat penting dalam perekonomian rakyat, yang seringkali menjadi tulang punggung bagi banyak orang. Ojek online membantu mobilitas masyarakat, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta membuka peluang penghasilan bagi jutaan pengemudi.
Menurut Sartono, mengategorikan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha besar tanpa mempertimbangkan konteksnya akan sangat tidak tepat. Dia menilai, kebijakan penghentian subsidi BBM ini berpotensi meningkatkan tarif transportasi, biaya pengantaran barang, serta beban pengguna layanan ojol.
Baca Juga: Aus Hidayat Nur Dukung Langkah Presiden Prabowo Evaluasi Proyek Pantai Indah Kapuk 2
Oleh karena itu, Sartono menegaskan bahwa kebijakan ini harus dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan perwakilan pengemudi ojol, aplikasi penyedia layanan, dan para ahli. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik dan menghindari potensi kegaduhan di masa depan.
“Kami di DPR RI akan terus mengawasi agar kebijakan subsidi BBM sesuai dengan semangat keadilan sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan satu pihak pun. Pemerintah harus cermat, transparan, dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan ini, sehingga tidak ada warga negara yang merasa dirugikan,” tutup Sartono.
Sumber: fraksidemokrat.org
