Jakarta, PR Politik – Menyikapi gelombang kebangkrutan sejumlah perusahaan energi terbarukan di Amerika Serikat, seperti Sunnova Energy International dan Solar Mosaic, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, mengingatkan agar Indonesia tidak hanya mengejar target transisi energi secara gegabah, melainkan juga membangun fondasi kebijakan yang kuat, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.
Menurut Haji Jalal, kebangkrutan Sunnova—yang sebelumnya merupakan pemain besar di sektor panel surya residensial di AS—merupakan peringatan bahwa industri energi terbarukan sangat rentan apabila tidak didukung oleh kebijakan yang konsisten, insentif fiskal yang adil, serta pembiayaan yang realistis.
“Transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi fosil dengan terbarukan, tapi juga soal kesiapan ekosistem industrinya, ketegasan roadmap regulasi, dan kejelasan komitmen negara dalam jangka panjang,” ujar Haji Jalal di Jakarta, Selasa (17/06/2025).
Ia juga menekankan pentingnya penataan kerangka pendanaan dan pemberian insentif yang tepat terhadap proyek-proyek energi bersih agar tidak mengalami kegagalan seperti di negara lain.
“Tanpa kepastian regulasi dan arah jangka panjang yang stabil, baik investor, pelaku industri, maupun masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan keberlanjutan industri bisa terganggu,” ujarnya.
Haji Jalal menyoroti perlunya sinkronisasi antara kebijakan energi dan fiskal. Jika insentif atau subsidi bersifat fluktuatif, katanya, proyek-proyek energi bersih menjadi berisiko tinggi. Di Indonesia, hal ini termasuk kejelasan transisi batu bara, tarif energi baru terbarukan (EBT), serta perlindungan bagi pelaku lokal dalam industri energi hijau.
“Kita harus belajar dari kegagalan negara lain. Jangan sampai semangat net zero hanya berhenti di dokumen strategi tanpa kesiapan infrastruktur, pendanaan, dan kepastian hukum,” tambahnya.
Ia mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, Bappenas, dan OJK, untuk menyusun roadmap transisi energi nasional yang realistis, berbasis evaluasi fiskal dan teknis, serta mampu bertahan dari dinamika politik jangka pendek.
Tak hanya itu, Haji Jalal juga menekankan bahwa pelaku sektor tambang, sebagai penopang energi konvensional, perlu diarahkan ke dalam kerangka energi berkeadilan.
“Kita ingin energi terbarukan tumbuh, tapi tidak boleh tumbuh di atas ketidakpastian. Kita ingin investasi datang, tapi bukan untuk kemudian roboh karena regulasi lemah,” pungkasnya.
Sebagai anggota legislatif yang membidangi sektor energi, Jalal menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan kebijakan transisi energi nasional.
“Saya meyakini bahwa masa depan energi Indonesia bisa bersih dan mandiri — jika dirancang dengan kehati-hatian dan keberpihakan pada ketahanan ekonomi serta lingkungan,” tutup Jalal.
Sumber: fraksi.pks.id
