Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin Asmoro, angkat bicara terkait makin banyaknya kontraktor yang enggan kembali terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan adanya persoalan mendalam dalam tata kelola proyek nasional yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya soal keterlambatan pembayaran atau proses birokrasi yang berbelit, tapi sudah menyangkut iklim kerja yang tidak sehat bagi para pelaku jasa konstruksi,” ujar Syafiuddin dalam keterangan resminya, Rabu (4/6).
Fenomena “kapok proyek”, menurut Syafiuddin, merupakan tanda ketidakseimbangan yang serius antara risiko yang ditanggung oleh kontraktor dan jaminan kepastian dari pemerintah sebagai penyelenggara proyek. Ia menegaskan bahwa banyak kontraktor kecil dan menengah mulai kehilangan minat karena tekanan operasional yang semakin berat.
“Banyak kontraktor kecil dan menengah yang mengeluh soal lambatnya pencairan dana, tingginya biaya operasional yang tidak ter-cover, serta kerumitan administrasi. Kalau dibiarkan, sektor konstruksi nasional bisa lumpuh pelan-pelan,” tegas legislator dari Dapil Jawa Timur XI ini.
Syafiuddin mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta lembaga teknis lainnya untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan barang dan jasa. Evaluasi tersebut mencakup skema pembayaran, sistem penalti, hingga ketentuan teknis di lapangan yang selama ini dianggap memberatkan para kontraktor.
“Kita ingin proyek-proyek strategis berjalan lancar, tapi kalau pelaku utamanya sudah ogah-ogahan ikut tender karena trauma, maka pembangunan akan terganggu. Ini harus jadi alarm,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi V DPR RI akan secara aktif mendorong agenda evaluasi tersebut dalam rapat kerja bersama kementerian terkait. Langkah konkret dinilai perlu segera dilakukan, terutama agar kontraktor skala kecil dan menengah tidak terus-menerus menjadi korban sistem yang timpang.
“Ke depan, perlu ada desain ulang sistem kemitraan antara pemerintah dan kontraktor yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan pembangunan jangka panjang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan dirinya menerima informasi dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dhony Rahajoe, mengenai keluhan para pengusaha konstruksi yang merasa kapok menggarap proyek-proyek pemerintah. Hal itu disampaikan dalam acara Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2025 yang digelar di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025). Dalam kesempatan tersebut, Dody menyampaikan harapannya agar kalangan pengusaha tetap bersedia mendukung program pembangunan nasional.
Sumber: fraksipkb.com
