Jakarta, PR Politik – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng GreatNusa yang diluncurkan oleh Universitas Bina Nusantara (BINUS University) bersama Microsoft Indonesia untuk memperkuat kompetensi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) serta keterampilan perangkat lunak bagi talenta digital nasional. Kolaborasi strategis ini digelar demi menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif dan mampu menjawab kebutuhan industri di tengah masifnya transformasi digital.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa penguasaan kompetensi digital, khususnya AI, kini menjadi indikator mutlak dalam menaikkan daya saing angkatan kerja. Oleh karena itu, sinergi triple heliks antara pemerintah, dunia akademik, dan raksasa sektor teknologi menjadi kunci utama.
“Transformasi digital tidak bisa kita hindari. Karena itu, kita harus memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kolaborasi dengan dunia pendidikan dan sektor teknologi menjadi langkah penting untuk mempercepat lahirnya talenta digital yang siap bersaing di tingkat global,” ujar Yassierli saat membuka AI Career Boost Day 2026 bertema Kolaborasi AI dan Talenta Indonesia: Meningkatkan Kompetensi, Memperluas Kesempatan Kerja di Jakarta, Selasa (28/7).
Ia memaparkan bahwa lompatan teknologi AI tidak sepatutnya dipandang sebagai ancaman kelangsungan kerja. Sebaliknya, disrupsi ini membuka peluang lahirnya berbagai profesi baru berbasis digital terampil. Mengacu pada dokumen World Economic Forum Future of Jobs Report 2025, diproyeksikan sekitar 92 juta pekerjaan akan terdampak disrupsi, tetapi pada saat yang sama bakal lahir sekitar 170 juta jenis pekerjaan baru berbasis teknologi hingga kurun waktu 2030.
Pergeseran kebutuhan pasar kerja ini ditandai oleh lonjakan drastis permintaan tenaga kerja yang mahir AI. Berdasarkan data LinkedIn, kebutuhan talenta dengan keterampilan AI di kawasan Asia Tenggara melonjak hingga 2,4 kali lipat. Di dalam negeri, potret kebutuhan tersebut bahkan jauh lebih menantang.
Sebanyak 69 persen pimpinan perusahaan di Indonesia secara terbuka mengaku enggan merekrut kandidat yang belum menguasai kemampuan AI. Kendati demikian, ia menepis anggapan bahwa berkembangnya AI secara otomatis memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Merujuk pada studi Anthropic tahun 2026, fenomena PHK lebih dipengaruhi oleh dinamika bisnis, daya saing korporasi, serta situasi makroekonomi.
“Otomasi berbasis AI hanyalah salah satu faktor, bukan penyebab utama,” cetusnya.
“Kalau kita mampu membangun ekosistem pengembangan talenta digital dengan baik, peluang yang sama juga bisa kita raih. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi, keberanian beradaptasi, dan kesiapan SDM untuk menguasai teknologi baru,” tuturnya.
Ia menandaskan, pihaknya berkomitmen penuh agar pelatihan, sertifikasi resmi, hingga akses terhadap peluang kerja menjadi satu ekosistem yang saling terhubung erat.
“Kami ingin pelatihan, sertifikasi, dan akses terhadap peluang kerja menjadi satu ekosistem yang saling terhubung. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga memiliki jalur yang lebih cepat untuk masuk ke dunia kerja,” tegasnya.
Kendati teknologi melaju cepat, Menaker mengingatkan agar penguatan kemampuan personal manusia tetap menjadi pilar utama. Empati, kebijaksanaan, pemikiran kritis, dan ketepatan pengambilan keputusan kolaboratif adalah kompetensi mutlak yang tidak akan bisa digantikan oleh mesin komputer mana pun.
“No algorithm can replace empathy; no data set can replicate wisdom. AI harus dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas manusia sehingga mampu mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
sumber : Kemnaker RI
