Jambi, PR Politik – Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dan Gubernur Jambi, Al Haris, memperketat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Penguatan koordinasi ini dilakukan melalui rapat teknis terpadu serta pemantauan langsung titik api dari udara pada Rabu (2/9).
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang VIP Bandara Sultan Thaha Jambi tersebut melibatkan jajaran Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BPBD, serta instansi terkait guna mengevaluasi perkembangan lapangan, efektivitas pemadaman darat dan udara, hingga skema mitigasi menghadapi puncak musim kemarau.
Usai rapat, rombongan melakukan patroli udara menggunakan pesawat Cessna 208B milik BNPB. Menyusuri kawasan Muaro Jambi, termasuk titik rawan Sungai Gelam dan Pulau Mentaro, tim memverifikasi langsung data hotspot yang terpantau melalui sistem pemantauan digital.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memaparkan bahwa hingga sehari sebelumnya, akumulasi area terbakar di Provinsi Jambi tercatat seluas 13 hektare. Dari luasan tersebut, Satgas telah berhasil memadamkan 5 hektare, sementara 8 hektare selebihnya masih dalam penanganan intensif.
“Untuk Jambi, alhamdulillah, luas yang terbakar per hari kemarin itu 13 hektare. Kemudian sehari kemarin bisa dipadamkan 5 hektare, jadi hari ini sedang memadamkan 8 hektare,” katanya.
Suharyanto menambahkan bahwa setiap indikasi titik panas (hotspot) yang terdeteksi platform SiPongi Kementerian Kehutanan wajib diverifikasi secara cepat di lapangan guna memastikan statusnya sebagai firespot atau sumber panas lain.
“Setiap hari data-data ini bisa terpantau secara real time. Mudah-mudahan yang 8 hektare hari ini dipadamkan betul-betul padam dan tidak ada lagi titik api,” ujarnya seraya menegaskan pengoptimalan kombinasi operasi darat, water bombing, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Di sisi lain, Menhut Raja Juli Antoni mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak lengah. Kendati kondisi di Jambi relatif terkendali, tren peningkatan hotspot nasional dilaporkan mulai bergeser ke wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Oleh karena itu besok kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder, dengan Gubernur, Kapolda, Pangdam, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi, sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk memitigasi dan memastikan agar angka, baik hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi, dapat turun,” katanya.
Ia menegaskan bahwa September merupakan periode paling krusial bagi seluruh jajaran Satgas di berbagai daerah.
“Puncak karhutla ini adalah bulan September. Ini medan perjuangan, ladang perjuangannya justru di September ini. Jadi semua pihak, pemerintah, TNI, Polri, termasuk masyarakat, diharapkan bersama-sama berpartisipasi untuk mengatasi persoalan karhutla ini,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris, menekankan pentingnya respons cepat (quick response) saat menemukan titik api. Ia menyoroti tantangan khusus pemadaman pada lahan gambut yang membutuhkan proses pendinginan (cooling down) secara tuntas.
“Begitu ada kebakaran, langsung kita kejar titik api di mana, langsung ada pemadaman dengan tim Satgas di daerah, lalu diikuti lagi dengan water bombing yang telah disiapkan BNPB,” ujarnya.
“Lahan gambut itu api tidak muncul, asapnya ada. Bahkan dalam hitungan jam bisa muncul lagi api baru di tempat yang sama. Itulah risiko lahan gambut. Tugas kami adalah mengawal sampai tuntas pendinginannya,” tandasnya.
sumber : Kemenhut
