Jakarta, PR Politik – Dalam rangka memperkuat komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggelar kegiatan penanaman mangrove bersama masyarakat pesisir yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi penguatan Gerakan Nasional Perlindungan Ekosistem Mangrove, sekaligus sebagai langkah konkret implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
Sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia, Indonesia memegang peran penting dalam upaya global perlindungan lingkungan. Dengan luas 3,44 juta hektare mangrove yang mencakup lebih dari 20 persen ekosistem mangrove global, Indonesia berkomitmen mengelola sumber daya ini secara bijak dan berkelanjutan. Mangrove berfungsi ganda sebagai pelindung pesisir dari ancaman abrasi dan penyerap karbon biru yang empat hingga lima kali lebih besar dari hutan daratan.
“Mangrove kita adalah harta alam yang tak ternilai. Dengan 3,44 juta hektare ekosistem mangrove, Indonesia memimpin dunia dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir. Namun, tantangan besar di depan mata harus segera ditangani, agar hutan mangrove kita tetap berfungsi sebagai pelindung kehidupan,” kata Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.
Selain manfaat ekologis, mangrove juga memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi masyarakat pesisir melalui hasil perikanan, wisata alam, dan produk turunan. KLH/BPLH juga mendorong terbentuknya kelompok masyarakat mandiri melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam pengelolaan mangrove secara terintegrasi lintas sektor dan wilayah, mencakup perencanaan, pemanfaatan berkelanjutan, hingga sanksi administratif.
Indonesia juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini, melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
“Rehabilitasi mangrove adalah langkah nyata kita untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ekosistem ini, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi dunia. Dengan langkah-langkah konkret, kita dapat mengembalikan harapan bagi lingkungan kita,” tambah Menteri Hanif.
KLH/BPLH menjalankan inisiatif strategis seperti memperkuat zona rawan abrasi, merehabilitasi mangrove berbasis masyarakat, mengendalikan pencemaran plastik, serta mengembangkan ekowisata berkelanjutan.
“Kami berharap seluruh lapisan masyarakat, dari pemerintah hingga anak-anak muda yang penuh semangat, dapat bergandengan tangan dalam gerakan nasional perlindungan mangrove ini. Melalui kolaborasi yang solid, kita dapat memastikan mangrove Indonesia tetap tumbuh subur, sebagai akar yang kuat bagi bumi yang lebih baik,” pungkas Menteri Hanif.
sumber : Kemenlh RI
