Indramayu, PR Politik – Kecelakaan maut yang melibatkan mobil bak terbuka (pick-up) dan truk tronton di Jalur Pantura, Desa Kiajaran Kulon, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Ahad (12/7), merenggut 13 korban jiwa. Menanggapi tragedi tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan transportasi darat serta menindak tegas penyalahgunaan kendaraan angkutan barang untuk mengangkut penumpang.
“Kita semua memahami bahwa mobil pikap dirancang untuk mengangkut barang, bukan manusia. Ketika kendaraan angkutan barang digunakan membawa penumpang, risikonya sangat tinggi. Jika terjadi kecelakaan, potensi korban jiwa menjadi jauh lebih besar karena kendaraan tersebut memang tidak didesain untuk melindungi penumpang,” tegasnya di Jakarta, Senin (13/7).
Berdasarkan draf kronologi di lapangan, mobil pikap yang mengangkut belasan penumpang tersebut hendak berputar arah di u-turn Kiajaran Kulon usai menghadiri acara pernikahan. Pada saat bersamaan, satu unit truk tronton melaju kencang dari arah yang sama hingga tabrakan maut tidak dapat dihindarkan.
Ia menyayangkan draf kebiasaan keliru di tengah masyarakat yang menormalisasi penggunaan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut manusia. Padahal, praktik tersebut jelas melanggar standar keselamatan transportasi karena kendaraan sama sekali tidak dilengkapi sabuk pengaman maupun pelindung benturan.
“Dengan alasan murah, masyarakat kita sering abai terhadap faktor keselamatan yang harganya luar biasa mahal. Situasi ini yang harus menjadi perhatian kita semua,” sesalnya.
Legislator asal Jawa Barat ini mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tidak sekadar merilis imbauan normatif, melainkan wajib memperketat pengawasan fisik di jalan raya dan menggencarkan draf kampanye edukasi keselamatan secara radikal.
“Kampanye keselamatan harus terus digencarkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa menggunakan kendaraan angkutan barang untuk membawa penumpang merupakan praktik yang sangat berbahaya. Kesadaran kolektif harus dibangun agar keselamatan menjadi prioritas bersama,” urainya.
Di sisi lain, Komisi V DPR RI meminta korps kepolisian segera merampungkan draf investigasi menyeluruh guna mengurai akar penyebab kecelakaan, mulai dari pemeriksaan kelaikan uji kir kendaraan, batas kecepatan truk tronton, hingga tata letak infrastruktur putaran balik di Jalur Pantura.
“Investigasi harus dilakukan secara komprehensif. Semua harus diungkap secara transparan agar menjadi pelajaran untuk mencegah tragedi serupa di masa mendatang,” pungkasnya mengakhiri taklimatnya.
sumber : Fraksi PKB
