Jakarta, PR Politik – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan komitmen penuh untuk menyokong penguatan tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN), Selasa (14/7). Langkah taktis ini merupakan wujud konkret pemerintah dalam menindaklanjuti Concluding Observations Komite PBB untuk Pelindungan Hak Pekerja Migran (Komite CMW) pasca-Dialog Konstruktif siklus Laporan Periodik Kedua Indonesia di Jenewa akhir tahun 2025 lalu.
Komitmen strategis tersebut dipaparkan oleh Plt. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Denny Abdi, saat memberikan strategic remarks pada Pertemuan Perdana Penyusunan RAN Tindak Lanjut Concluding Observations Komite CMW di Jakarta. Agenda yang diinisiasi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) ini dibuka resmi oleh Menteri P2MI serta dihadiri jajaran Eselon I lintas kementerian/lembaga (K/L), organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan badan-badan PBB.
“Pelindungan pekerja migran adalah tanggung jawab bersama yang menuntut pendekatan whole-of-government dan whole-of-society. Tidak ada satu instansi pun yang dapat menyelesaikan tantangan migrasi ini sendirian,” ujar Plt. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Denny Abdi.
Kemlu memberikan apresiasi tinggi atas penyusunan RAN ini sebagai instrumen strategis untuk menerjemahkan 33 rekomendasi substantif Komite CMW menjadi pembagian tugas yang riil antar-K/L. Otoritas luar negeri tersebut menekankan empat pilar utama yang wajib diperkuat, meliputi harmonisasi dan reformasi hukum, koordinasi kelembagaan yang kohesif, pelindungan kelompok rentan, serta penguatan akses keadilan dan layanan dasar tanpa diskriminasi.
Mengingat Indonesia dibatasi oleh tenggat waktu (deadline) ketat internasional—yakni penyampaian Laporan Interim pada 1 Januari 2028 dan Laporan Periodik Ketiga pada 1 Januari 2031—maka periode krusial 2026–2027 dipatok harus menghasilkan bukti awal implementasi kebijakan yang nyata. Jika suatu rekomendasi belum bisa dieksekusi akibat keterbatasan kapasitas atau sensitivitas domestik, pemerintah berkomitmen menunjukkan progres kredibel lewat kajian kesiapan dan pemetaan regulasi sistematis.
Di sisi teknis operasional, Denny menyampaikan urgensi penguatan data migrasi sebagai aset bersama lintas sektoral melalui mekanisme pertukaran data yang saling terhubung (interoperabel), dengan tetap menjamin ketat proteksi data pribadi. Interoperabilitas data pintar ini diyakini akan mempermudah koordinasi penanganan kasus hukum dan kemanusiaan di lapangan secara lebih efektif dan efisien.
Dalam dimensi hubungan internasional, ia menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola domestik merupakan jangkar utama dari kredibilitas dan kepemimpinan diplomasi Indonesia di panggung global.
“Kekuatan diplomasi pelindungan di luar negeri berawal dari ketertiban tata kelola di dalam negeri,” tegasnya.
Bertindak sebagai jembatan strategis (strategic bridge) antara komitmen internasional dan implementasi domestik, Kemlu menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal setiap jengkal kemajuan nasional agar dapat dikonversi menjadi amunisi diplomasi Indonesia di berbagai forum multilateral. Kemlu memastikan akan terus bersinergi erat agar butir-butir rekomendasi Komite CMW ini menjelma menjadi perbaikan nyata di dalam negeri demi pelindungan inklusif bagi seluruh PMI di luar negeri.
sumber : Kemlu RI
