Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Kota Medan dengan Provinsi Aceh. Proyek strategis ini dinilai krusial sebagai bagian dari akselerasi pengembangan jaringan rel Trans-Sumatera yang andal. Desakan tersebut disampaikannya secara formal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
Legislator yang akrab disapa Ijeck ini menilai transportasi kereta api merupakan moda angkutan massal yang paling efektif, efisien, aman, ramah lingkungan, serta memiliki tingkat ketepatan waktu yang tinggi. Atas dasar itu, ia menuntut pemerintah memperkuat alokasi fiskal di sektor perkeretaapian dengan memprioritaskan perluasan jaringan rel yang berdampak langsung pada mobilitas publik.
“Di Negara maju saat ini Kereta Api ini transportasi yang sangat diunggulkan bahkan jalur kereta api itu lebih banyak dibandingkan jalur kendaraan, contohnya Singapura yang menjadikan kreta api sebagai angkutan massal yang selalu ditingkatkan, bahkan sampai kendaraan mobil jauh berkurang mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi,” tegasnya dari ruangan Komisi V DPR RI.
Dalam forum tersebut, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I ini menyoroti kondisi jaringan rel di Sumatera Utara yang dinilainya justru mengalami kemunduran kolektif. Ia mengingatkan jajaran Kemenhub bahwa sejak masa kolonial Belanda, wilayah Sumatera Utara hingga Aceh sebenarnya telah terintegrasi dengan jaringan rel yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bentangan yang beroperasi saat ini.
“Jalur kereta Medan-Aceh Tamiang itu sudah ada dari zaman Belanda bahkan sekarang jalur kereta bisa dibilang sudah bisa digunakan sampai Aceh Tamiang, karena masih ada jalurnya tapi kita tidak tahu juga kenapa tidak dilanjutkan, bahkan ada satu jalur lagi yang menghubungkan ke Pangkalan Susu Kabupaten Langkat kenapa ini juga tidak dioperasikan” tanyanya kepada jajaran dirjen DJKA Kemenhub RI.
Selain menuntut reaktivasi jalur lama, Mantan Wakil Gubernur Sumut ini juga menekankan pentingnya penguatan interkoneksi menuju kawasan ekonomi khusus. Menurutnya, infrastruktur rel yang mengarah ke Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Belawan memiliki potensi logistik raksasa yang harus dioptimalkan. Parlemen mendorong agar jalur tersebut tidak hanya dikunci untuk angkutan logistik, melainkan turut dibuka bagi perjalanan penumpang.
“Di Sumatera Utara ada pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan Belawan namun hanya sebatas angkutan barang, semoga untuk angkutan penumpangnya segera diadakan agar pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut dapat meningkat,” harapnya.
Menutup interupsinya, ia mengapresiasi draf perencanaan pembangunan rel yang telah dijadwalkan hingga ke Kota Pinang. Namun, ia memberikan catatan kritis agar proyek fisik tersebut tidak diputus di titik itu saja, melainkan wajib diekstensi hingga menembus batas Provinsi Riau demi memicu pertumbuhan ekonomi regional secara masif di Pulau Sumatera.
“Dalam anggaran tadi saya melihat jalurnya sudah sampai Kota Pinang, ini baik tetapi kami berharap jangan sampai Kota Pinang saja, kalau bisa diteruskan sampai Riau agar membuka konektivitas ekonomi lintas Provinsi di Pulau Sumatea,” pungkashnya menyudahi desakan politiknya.
sumber : Fraksi Golkar
