Palembang, PR Politik – Lambatnya proses penerbitan International Standard Book Number (ISBN) yang mengular menjadi salah satu poin keluhan utama yang disampaikan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) kepada Komisi X DPR RI. Persoalan tersebut masuk dalam pembahasan intensif pada kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (20/8).
Dalam kesempatan tersebut, pihak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memaparkan bahwa antrean permohonan penerbitan ISBN yang melonjak tajam menjadi penyebab utama keterlambatan tersebut.
Menanggapi paparan Perpusnas, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menegaskan pentingnya pembenahan internal di tubuh Perpusnas, khususnya penambahan serta peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM).
“Setelah mendengarkan penjelasan dari Perpustakaan Nasional, salah satu persoalannya memang karena antrean permohonan yang panjang. Konsekuensi logisnya adalah Perpustakaan Nasional perlu menambah sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” ujarnya di sela-sela kunjungan kerja tersebut.
Politisi senior dari Fraksi Partai Golkar ini menilai bahwa ketersediaan dan kecepatan layanan ISBN memegang peranan krusial bagi ekosistem penerbitan serta distribusi buku di Indonesia. Peningkatan kapasitas SDM verifikator diharapkan dapat menghapus sumbatan administrasi sehingga penulis dan penerbit memperoleh kepastian layanan.
Selain isu ISBN, Komisi X DPR RI juga menyerap aspirasi dari kalangan perguruan tinggi terkait sistem publikasi karya ilmiah dan penulisan buku bagi dosen serta mahasiswa tingkat magister dan doktoral.
Ia mengungkapkan adanya wacana untuk membuka opsi karya akademik dalam bentuk penulisan buku sebagai alternatif dari kewajiban publikasi jurnal ilmiah.
“Kami mendapatkan masukan yang cukup menarik dari perguruan tinggi mengenai jurnal dan penulisan buku. Ini perlu didiskusikan lebih mendalam. Ke depan, apakah memungkinkan ada pilihan? Misalnya, dalam konteks tertentu, ketika seseorang tidak menghasilkan jurnal, terdapat alternatif untuk menghasilkan buku,” ungkapnya.
Ia menjamin wacana tersebut tidak akan mengerdilkan peran vital jurnal ilmiah dalam dunia penelitian. Namun, kebijakan penulisan buku dinilai berpotensi langsung menjawab minimnya keragaman dan ketersediaan bahan bacaan di tengah masyarakat.
“Kalau ini bisa dilakukan dan ada pilihan yang tepat, tentu akan semakin banyak judul buku dan semakin banyak pula jumlah buku yang dihasilkan. Ini penting karena salah satu persoalan yang harus kita jawab dalam penguatan literasi adalah ketersediaan bahan bacaan, baik dari sisi jumlah maupun keragaman judul,” jelasnya.
Seluruh masukan dari kunjungan kerja ini akan dijadikan dasar penetapan kebijakan di Komisi X DPR RI guna menciptakan formulasi yang seimbang antara pengembangan riset ilmiah dan penguatan industri penerbitan nasional.
sumber : Fraksi Golkar
