Jakarta, PR Politik – Pemerintah Indonesia mulai memanaskan mesin diplomasi iklimnya menjelang perhelatan akbar Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP31 UNFCCC) yang dijadwalkan berlangsung di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026. Kesiapan taktis tersebut ditandai dengan digelarnya agenda Road to COP31 UNFCCC: Indonesia Pavilion Pre-Launch and Coordination Meeting di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
Agenda yang diarsiteki oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) ini bertindak sebagai langkah awal konsolidasi lintas pemangku kepentingan, sekaligus peluncuran awal Paviliun Indonesia yang diplot menjadi instrumen diplomasi serta pusat kolaborasi aksi iklim global.
Sekretaris Kementerian LH/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menegaskan bahwa COP31 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan implementasi komitmen iklim yang telah disampaikan sebelumnya.
“Berbeda dengan COP-COP sebelumnya, fokus Indonesia pada COP31 bukan lagi pada penyampaian komitmen, melainkan pada implementasi dan penelusuran kemajuan atas komitmen tersebut, selaras dengan semangat COP31 sebagai Implementation COP,” ujarnya dalam keterangannya di JICC, Jakarta.
Ia memaparkan bahwa COP31 mendatang akan diselenggarakan melalui skema kemitraan unik antara Türkiye dan Australia. Dalam pembagian otoritasnya, Türkiye ditunjuk bertindak sebagai Presidensi sekaligus tuan rumah fisik, sedangkan Australia memegang kendali sebagai President of Negotiations.
Posisi tawar Indonesia dalam meja perundingan COP31 diklaim semakin kuat setelah berhasil menyampaikan dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada Oktober 2025 lalu. Namun, untuk merealisasikan target ambisius Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, Indonesia diestimasikan membutuhkan pasokan dukungan pendanaan eksternal yang menyentuh angka fantastis hingga USD 472,6 miliarder, di samping penyerapan transfer teknologi rendah karbon.
Di sudut lain, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, membeberkan draf perkembangan proses negosiasi iklim internasional, termasuk hasil dari Konferensi Iklim Bonn (SB64) yang tengah bergulir pada 8–18 Juni 2026.
Menurut rinciannya, terdapat 43 agenda strategis yang sedang digodok dalam forum SBSTA dan SBI yang akan menjadi landasan pacu menuju Antalya. Isu krusial tersebut meliputi Global Goal on Adaptation, Just Transition, mitigasi perubahan iklim, hingga penguatan sirkuit pendanaan iklim. Ary menegaskan mandat utama COP31 mencakup eksekusi Belém Mission to 1.5, penguatan mekanisme transisi berkeadilan, serta tindak lanjut dialog Global Stocktake.
Pada COP31 mendatang, delegasi Indonesia tidak hanya hadir pasif sebagai peserta perundingan, melainkan bakal memanfaatkan Paviliun Indonesia sebagai panggung soft diplomacy. Paviliun kali ini didesain tidak sekadar menjadi ruang pameran estetika, melainkan bertransformasi menjadi pusat solusi dan transaksi hijau yang mempertemukan pemilik proyek lingkungan domestik dengan jaringan investor internasional.
“Paviliun Indonesia di COP31 hadir dengan tujuan yang jelas, sebagai sarana soft diplomacy untuk menyuarakan aksi, strategi, dan inovasi Indonesia kepada komunitas internasional. Lebih dari itu, kami ingin paviliun ini menjadi platform kolaborasi yang sesungguhnya, tempat pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil bersatu untuk mengeksplorasi peluang, membangun jaringan, dan mendorong kesepakatan nyata dalam pengendalian perubahan iklim,” urai Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi dan Mutu, Laksmi Widyajayanti, yang tampil dalam sesi diskusi bersama Direktur Utama Cendekia, Emilya Rosa.
Selama pelaksanaan konferensi di Antalya, Paviliun Indonesia diproyeksikan menjadi wadah bagi berbagai dialog tingkat tinggi, pertemuan bilateral antarnegara, penandatanganan memorandum kerja sama, forum Carbon Connection, hingga pameran digital.
Menutup rilis resminya, KLH/BPLH mengonfirmasi bahwa seluruh operasional Paviliun Indonesia akan didanai penuh melalui skema pembiayaan mandiri non-APBN yang melibatkan kemitraan dari berbagai sektor usaha dan swasta, guna menjamin akuntabilitas dan efisiensi anggaran negara.
sumber : Kemenlh RI
