Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan peningkatan standar keamanan dalam pengembangan desa wisata. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi VII dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Rahayu menegaskan, pengelolaan sampah harus menjadi syarat mendasar bagi setiap desa wisata. Ia mencontohkan masih banyak ditemukan desa wisata dengan kondisi sampah berserakan saat kunjungan kerja DPR.
“Desa wisata harus memiliki syarat paling dasar, salah satunya pengelolaan sampah. Jangan sampai disebut desa wisata, tapi sampah ada di mana-mana,” ujar Rahayu.
Selain persoalan sampah, legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti aspek keselamatan dan keamanan. Menurutnya, berbagai laporan penipuan oleh oknum agen perjalanan yang marak di media sosial telah mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata wisatawan mancanegara maupun domestik.
“Kalau kita mau mendatangkan wisatawan mancanegara, jangan sampai ada reputasi negatif soal keamanan. Kasus penipuan sudah sering dilaporkan, ini jelas merugikan wisatawan dan mencoreng nama baik bangsa,” tegasnya.
Rahayu meminta Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku penipuan dan kejahatan yang merugikan wisatawan.
“Ini bukan hanya untuk wisatawan asing, tetapi juga wisatawan lokal. Kalau dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pariwisata kita bisa rusak,” tambahnya.
Dengan adanya aturan lebih tegas terkait pengelolaan sampah, keamanan, dan penegakan hukum, Komisi VII DPR berharap desa wisata dapat berkembang lebih profesional sesuai klasifikasi yang ada, mulai dari rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri.
Sumber: fraksigerindra.id
