Kepulauan Seribu, PR Politik – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat langkah taktis dalam pemulihan ekosistem pesisir dan laut nasional. Komitmen tersebut diakselerasi melalui penyelenggaraan puncak peringatan Hari Laut Internasional 2026 yang dipusatkan di Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Mengusung tema “Aksi Bersama untuk Pantai Lestari”, perhelatan ini didesain sebagai momentum konsolidasi hibrida lintas sektor. Fokus utamanya adalah menjaga kesehatan laut, mengendalikan pencemaran limbah, serta mempercepat pemulihan ekosistem pesisir dan bawah laut Indonesia secara berkelanjutan (sustainable).
Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa proteksi terhadap wilayah laut tidak dapat dieksekusi secara parsial atau sektoral. Langkah ini menuntut keterlibatan aktif dan komitmen penuh dari seluruh elemen masyarakat.
“Tema ‘Aksi Bersama untuk Pantai Lestari’ harus menjadi gerakan nyata. Perlindungan laut tidak boleh berhenti di garis pantai, tetapi wajib menyentuh pondasi ekosistem di bawah laut. Melalui kehadiran lebih dari 1.000 peserta hari ini, kita melakukan intervensi konkret dari darat hingga dasar laut,” ujarnya dalam pidato arahannya.
Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang dengan lebih dari 17 ribu pulau dan cakupan yurisdiksi laut mencapai lebih dari 6,4 juta kilometer persegi. Bumi pertiwi juga menjadi episentrum kawasan Coral Triangle (Segitiga Terumbu Karang) yang diakui global sebagai pusat keanekaragaman hayati (biodiversity) laut dunia berkat kekayaan terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, serta ribuan spesies biota laut.
Sektor bahari Indonesia tidak hanya bertindak sebagai lumbung pangan dan penopang mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Lebih dari itu, laut memiliki peran krusial sebagai penyerap karbon biru (blue carbon), pengatur iklim global, jalur logistik perdagangan dunia, serta pilar penopang ketahanan ekonomi makro nasional.
Kendati demikian, ekosistem laut Indonesia saat ini tengah dikepung oleh ancaman polusi yang masif. Mulai dari kontaminasi sampah plastik, pencemaran limbah pesisir, kerusakan karang, degradasi hutan bakau, hingga ancaman ghost gear atau alat tangkap jala yang sengaja ditinggalkan maupun hanyut di laut. Kondisi ini memicu fenomena ghost fishing yang membunuh biota secara sia-sia, merusak habitat bawah laut, dan mencemari rantai makanan manusia melalui partikel mikroplastik.
Merespons kedaruratan ekologis tersebut, Hari Laut Internasional 2026 diwujudkan melalui serangkaian aksi nyata di lapangan. Para relawan menggeber gerakan island clean up (pembersihan pulau), diving clean up (pembersihan selam), dan snorkeling clean up untuk menyisir serta mengangkat tumpukan sampah plastik dan jaring hantu dari dasar perairan.
Selain pembersihan sampah, draf pemulihan ekosistem diwujudkan secara konkret melalui penanaman 50 media transplantasi terumbu karang baru, pelepasan 1.000 bibit ikan kerapu, serta pengembalian penyu sisik dan 100 tukik (anak penyu) ke habitat aslinya sebagai simbol pemulihan ekosistem laut yang utuh.
Asisten Teritorial Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Aster Pangkoarmada RI), Budi Mulyadi, menyampaikan bahwa keterlibatan masif dari berbagai elemen dalam kegiatan ini membuktikan bahwa rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap kelestarian bumi masih terjaga kuat di sanubari publik.
“Ini adalah bukti nyata bahwa kepedulian terhadap masa depan bumi dan kelestarian laut masih menyala dengan sangat terang. Laut adalah penyedia oksigen, sumber mata pencaharian, serta rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup,” katanya mengingatkan esensi fungsi laut.
Menatap arah kebijakan ke depan, KLH/BPLH berkomitmen untuk memperketat regulasi pengendalian sampah laut dari hulu ke hilir. Langkah strategis ini ditempuh lewat penguatan fungsi pengawasan pencemaran industri, pemulihan wilayah pesisir, serta pengembangan sistem pemantauan sampah laut berbasis teknologi terintegrasi, khususnya untuk melacak keberadaan ghost gear.
Di sektor sosial, kementerian memacu partisipasi publik lewat Gerakan Pilah Sampah (GPS) serta pembentukan kader lingkungan di wilayah pesisir. Program padat karya dan edukasi ini merupakan bagian integral dari implementasi Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
Sebagai informasi tambahan, agenda akbar ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta yang memadukan unsur birokrat, organisasi internasional, akademisi, komunitas lingkungan, pelajar, media massa, sektor swasta, dan masyarakat pesisir. Kegiatan kolaboratif ini sukses terlaksana atas sinergi ketat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Koarmada RI, UNEP COBSEA, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, serta barisan komunitas penyelam lokal.
sumber : Kemenlh RI
