Jakarta, PR Politik – Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, memaparkan kronologi dinamika penyesuaian anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 dan 2027. Keterangan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Rapat yang membahas evaluasi anggaran TA 2026 sekaligus penetapan pagu TA 2027 ini bermuara pada persetujuan Komisi V DPR RI atas usulan perubahan struktur pagu anggaran yang diajukan olehnya.
Ia membeberkan bahwa pagu awal Kemenhub TA 2026 yang semula ditetapkan sebesar Rp28,49 triliun mengalami beberapa kali penyesuaian teknis. Penyesuaian tersebut mencakup blokir direktif Presiden sebesar Rp15,16 miliar serta pergeseran anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) senilai Rp2,89 triliun.
Di samping itu, terdapat pula pergeseran anggaran internal, penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga akumulasi luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp15,5 triliun.
“Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pagu efektif Kemenhub Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp30,74 triliun,” ujarnya di hadapan jajaran Komisi V DPR RI, Selasa (1/9).
Mengenai proyeksi Tahun Anggaran 2027, Kemenhub mencatatkan pagu awal sebesar Rp32,93 triliun. Seiring berjalannya proses pembahasan anggaran, terdapat penyesuaian sumber pendanaan sebesar Rp1,46 triliun.
Guna mendukung percepatan program prioritas konektivitas, Kemenhub memperoleh suntikan tambahan anggaran dari Rupiah Murni senilai Rp4,58 triliun. Alokasi tambahan ini akan difokuskan untuk penyelesaian tunggakan pemeliharaan (backlog infrastructure maintenance and operation/IMO) sektor perkeretaapian, mitigasi penanganan perlintasan sebidang, serta pemenuhan subsidi layanan keperintisan transportasi darat, laut, dan udara.
“Dengan penyesuaian tersebut, kami berupaya memastikan anggaran Tahun 2027 semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat konektivitas transportasi,” katanya.
Rapat kerja gabungan tersebut turut dihadiri oleh jajaran menteri dan pimpinan lembaga mitra Komisi V DPR RI, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Basarnas Mohammad Syafii.
sumber : Kemenhub
