Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mengecam keras aksi pembunuhan lima pekerja bangunan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Ahad (2/8). Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin keselamatan warga sipil yang tengah bertugas di wilayah rawan konflik.
“Pembunuhan warga sipil ini bukan pertama kali terjadi di wilayah konflik seperti Papua. Warga sipil yang tak tahu menahu selalu menjadi korban. Mau sampai kapan konflik ini terus terjadi dan mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik? Kami meminta pemerintah benar-benar memberikan jaminan rasa aman bagi setiap warga sipil yang bekerja di Papua,” katanya di Jakarta, Senin (3/8).
Ia memaparkan bahwa memperoleh pekerjaan yang layak serta mendapatkan perlindungan keselamatan merupakan hak dasar konstitusional setiap warga negara. Menurutnya, para pekerja infrastruktur di area konflik tidak boleh dibiarkan bekerja di bawah bayang-bayang teror kekerasan.
“Rasa aman dalam bekerja merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara tidak boleh membiarkan para pekerja sipil yang sedang mencari nafkah justru menjadi sasaran kekerasan. Jika keselamatan mereka tidak terjamin, siapa yang berani bekerja membangun Papua?” ujarnya.
Legislator asal PKB ini mengingatkan bahwa serangan brutal terhadap pekerja sipil tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga memukul mundur agenda percepatan pembangunan di bumi Papua. Hal ini dikarenakan para korban merupakan tenaga kerja yang tengah merealisasikan infrastruktur vital bagi hajat hidup masyarakat setempat.
“Apabila para pekerja sipil terus menjadi sasaran, maka proyek-proyek pembangunan akan terganggu bahkan bisa terhenti. Akibatnya, masyarakat Papua yang justru akan dirugikan karena akses jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya menjadi terlambat atau bahkan mandek. Keamanan pekerja adalah syarat utama agar pembangunan dapat berjalan,” tegasnya.
Aksi penyerangan tersebut diketahui terjadi di area kamp PT SHJ, Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara. Kelompok bersenjata melancarkan serangannya secara mendadak saat para korban sedang beristirahat dari aktivitas pengerjaan proyek pembangunan daerah.
Merespons tragedi ini, ia mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan hukum yang tegas dan tidak sekadar mengejar para pelaku. Pemerintah diminta segera merumuskan langkah mitigasi yang lebih komprehensif, mulai dari pengetatan penjagaan di lokasi proyek, pemetaan zonasi rawan, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kontraktor pelaksana.
“Kami meminta TNI dan Polri segera menangkap para pelaku dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Di saat yang sama, pemerintah harus memiliki skema perlindungan yang jelas bagi pekerja sipil di wilayah konflik. Negara tidak boleh kalah dalam memberikan rasa aman kepada warganya yang sedang membangun masa depan Papua,” pungkasnya mengakhiri pernyataannya.
sumber : Fraksi PKB
