Jakarta, PR Politik – Pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) perlu difokuskan untuk mempertinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Kehadiran teknologi bukan disikapi sebagai tujuan akhir transformasi, melainkan sebagai alat pengungkit guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih presisi dan memperkuat kinerja organisasi.
Arahan tersebut ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SDM Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (18/8). Perhelatan tersebut mengusung tema “Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI: Membangun SDM Berkelas Dunia menuju Indonesia Emas 2045”.
“Keberhasilan transformasi tidak diukur dari kecanggihan sistem dan teknologi, melainkan dari kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, BPOM secara resmi meluncurkan empat aplikasi manajemen ASN berbasis AI. Menteri Rini menyampaikan apresiasinya atas inovasi ini karena dinilai sejalan dengan peta jalan pemerintah digital—tidak hanya dalam menyederhanakan layanan publik, tetapi juga memperkuat sistem tata kelola internal ASN, termasuk manajemen talenta dan kepegawaian.
Menurutnya, AI dapat diintegrasikan pada seluruh rantai manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengelolaan kinerja, pemetaan talenta, hingga pengembangan kompetensi. Namun, implementasinya wajib ditopang oleh data yang berkualitas, jaminan keamanan data, tata kelola yang transparan, serta kepemimpinan yang adaptif. AI harus tetap diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti penuh atas keputusan manusia.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa penerapan AI merupakan bagian dari komitmen BPOM dalam memperkuat sistem merit dan manajemen talenta. Integrasi teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan objektivitas penilaian serta membuka ruang seluas-luasnya bagi pegawai untuk mengembangkan karier berdasarkan kapasitas dan kinerja.
“Transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia tidak akan pernah berhasil jika hanya berfokus pada teknologi. Kunci utamanya adalah manusianya. AI adalah alat bantu, dan kuncinya tetap pada sumber daya manusia,” ungkapnya.
Penguatan teknologi dan kompetensi aparatur menjadi kian mendesak mengingat kompleksnya tantangan pengawasan obat dan makanan saat ini. Taruna membeberkan, sepanjang tahun lalu BPOM mengidentifikasi sekitar 1,3 juta tautan terkait peredaran obat, makanan, kosmetik, dan suplemen ilegal atau tak sesuai ketentuan. Maraknya peredaran produk lintas negara secara daring menuntut pengawasan yang makin cepat dan adaptif.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, turut menyampaikan apresiasinya atas konsistensi BPOM dalam menerapkan manajemen talenta dan melengkapi data kepegawaian sekitar 6.400 ASN BPOM. Langkah ini menjadi fondasi vital bagi penerapan meritokrasi yang adil.
“Ini akan berdampak luar biasa dalam rangka pelayanan publik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kualitas SDM BPOM berkorelasi langsung dengan perlindungan keselamatan masyarakat dan daya saing industri farmasi serta pangan nasional.
“Di tangan Bapak dan Ibu sekalian, keselamatan makanan yang dimakan oleh anak-anak kita, kualitas obat yang diminum oleh orang tua kita, dan daya saing produk farmasi bangsa Indonesia dipertaruhkan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi keberadaan layanan BPOM di 154 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan mendorong perluasan ke 159 MPP lainnya guna mendekatkan akses sertifikasi dan perizinan bagi pelaku usaha.
“Birokrasi masa depan adalah birokrasi yang sunyi dari kebisingan administrasi, namun nyaring dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
sumber : Kemenpan
