Jakarta, PR Politik (19/11) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya kasus penyelewengan BBM bersubsidi di daerah pemilihannya, Mojokerto, Jawa Timur. Ia menyoroti lemahnya pengawasan yang menyebabkan praktik ini terus berulang meskipun sebelumnya sudah ditindak aparat.
“Sejujurnya, kami prihatin atas berulangnya kasus penyelewengan BBM bersubsidi di dapil kami. Ini membuat subsidi BBM tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat kecil yang seharusnya menerima manfaat justru kehilangan haknya,” tegas Meitri dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BPH Migas, Senin (18/11/2024).
Menurutnya, lemahnya fungsi pengawasan oleh BPH Migas menjadi penyebab utama kasus tersebut. Ia juga mengkritik layanan aduan BPH Migas yang dinilai belum efektif menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
“Tadi disebutkan bahwa BPH Migas memiliki layanan Call Center, tetapi sangat disayangkan, layanan itu tidak berjalan dengan baik. Laporan konstituen kami tidak pernah ada tindak lanjut sampai hari ini,” ungkap Meitri.
Meitri Citra menekankan bahwa BBM bersubsidi adalah hak masyarakat kecil yang membutuhkan. Penyelewengan subsidi tidak hanya merugikan negara tetapi juga melanggar tujuan program subsidi untuk menghadirkan keadilan sosial.
“BPH Migas memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan BBM bersubsidi tidak hanya tersedia, tetapi juga terdistribusi secara tepat sasaran kepada yang berhak,” ujar legislator dari Dapil Jawa Timur VIII ini.
Meitri mendesak BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi dengan memanfaatkan teknologi canggih. Salah satu usulannya adalah penggunaan sistem berbasis digital untuk memantau dan mencegah kebocoran subsidi.
“Dengan anggaran sekitar Rp 31,6 miliar di TA 2024 dan prediksi peningkatan pada 2025, BPH Migas seharusnya dapat mengembangkan layanan berbasis teknologi, seperti dashboard yang memanfaatkan Artificial Intelligence. Sistem ini bisa menyajikan data terpadu, mengintegrasikan data konsumen, pembelian, dan lokasi SPBU untuk melacak pola konsumsi tidak wajar. Dengan begitu, kebocoran subsidi dapat dicegah bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” tutup Meitri.
Baca Juga: Prabowo Subianto Tekankan Peran Bisnis dan Teknologi dalam APEC CEO Summit
Sumber: fraksi.pks.id
