Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah taktis pemerintah yang membidik target implementasi bahan bakar campuran bioetanol 10 persen (E10). Kebijakan tersebut dinilai sebagai lompatan strategis untuk memangkas ketergantungan Indonesia pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM), memperkokoh kedaulatan energi nasional, serta memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas pertanian lokal.
Ia memaparkan bahwa tingginya kurva kebutuhan BBM domestik sudah sepatutnya diimbangi dengan optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan yang diproduksi di dalam negeri. Diversifikasi energi lewat bioetanol diproyeksikan mampu mengerem laju pengeluaran devisa negara untuk belanja minyak mentah global.
“Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang kemudian diimplementasikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mempercepat implementasi program E10. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat melalui pengembangan industri bioetanol nasional,” pujinya dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi ini menggarisbawahi bahwa mata rantai industri bioetanol bakal memicu efek berganda (multiplier effect) yang masif bagi perekonomian nasional. Integrasi sektor ini merentang dari hulu pertanian, industri pengolahan, jasa transportasi, logistik, hingga hilir perdagangan.
Dampaknya diyakini akan langsung menyentuh para petani tebu, koperasi unit desa, serta pelaku UMKM di daerah-daerah penghasil bahan baku utama.
“Program E10 bukan hanya kebijakan energi, tetapi juga strategi membangun ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Ketika bahan baku diproduksi petani, diolah oleh industri nasional, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, maka manfaat ekonominya akan berputar di dalam negeri dan dinikmati masyarakat,” cetusnya.
Ia memetakan wilayah-wilayah potensial seperti Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan sebagai motor penggerak pasokan industri bioetanol nasional. Melalui masuknya investasi pabrik pengolahan di daerah-daerah sentra tersebut, program E10 diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.
Guna memastikan visi tersebut terealisasi, Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk mengawal ketat peta jalan implementasi E10 agar bergulir secara bertahap dan terukur. Parlemen menuntut adanya jaminan kepastian hukum bagi investor, penguatan kapasitas pabrik bioetanol dalam negeri, serta sinergi yang solid antarpemangku kepentingan.
“Kami optimistis program E10 akan menjadi salah satu instrumen penting untuk mengurangi impor BBM, menghemat devisa negara, memperkuat hilirisasi komoditas pertanian, serta mewujudkan ekonomi nasional yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya mengakhiri penjelasannya.
sumber : Fraksi Golkar
