Makassar, PR Politik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berhasil menangkap satu unit kapal beserta lima orang awak kapal (ABK) yang diduga kuat merupakan komplotan pelaku pengeboman ikan di Perairan Kepulauan Spermonde, Provinsi Sulawesi Selatan.
Operasi penangkapan tersebut dilancarkan setelah tim patroli mengendus suara ledakan di perairan Kepulauan Spermonde pada Kamis (27/8) sekitar pukul 09.00 WITA. Bergerak cepat ke titik koordinat, petugas mencegat kapal KM Nurmaulina dan menyita barang bukti berupa sekitar 20 kilogram ikan hasil peledakan, satu unit kompresor, serta mengamankan lima ABK.
“Praktik penangkapan ikan menggunakan bom dilakukan dengan modus yang melibatkan beberapa kapal secara cepat dan terorganisasi. Satu kelompok bertugas melemparkan bahan peledak dan segera menjauh dari lokasi setelah ledakan terjadi. Sementara kelompok lainnya bertugas mengumpulkan ikan di permukaan maupun dengan penyelaman,” ungkap Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., dalam siaran resminya di Jakarta, Jumat (28/8).
Dirjen PSDKP yang akrab disapa Ipunk ini menegaskan bahwa penangkapan ikan dengan bahan peledak (destructive fishing) merupakan bentuk kejahatan serius yang merusak terumbu karang dan mengancam keberlanjutan biota laut. Oleh sebab itu, KKP berkomitmen memperketat pengawasan di perairan rawan serta merespons cepat setiap laporan masyarakat.
“KKP tidak akan memberikan ruang bagi praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut. Pengawasan akan terus dilakukan dan setiap informasi dari masyarakat akan menjadi bagian penting dalam memperkuat respons di lapangan,” tegasnya.
Seluruh barang bukti beserta kelima ABK KM Nurmaulina kini telah digiring ke Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP Makassar untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Pihak KKP mengimbau seluruh elemen masyarakat dan nelayan lokal untuk terus bersinergi melaporkan segala bentuk aktivitas penangkapan ikan ilegal demi kelestarian ekosistem laut nasional.
sumber : KKP
