Jakarta, PR Politik – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Langkah ini diambil untuk mencapai target lifting migas sebesar 605 ribu barel per hari pada APBN 2025, yang juga merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan energi.
“Kedaulatan energi adalah salah satu program prioritas dalam Asta Cita Bapak Presiden. Ini bukan hanya slogan, tapi cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil dalam CEO Forum 2025 di Jakarta, Rabu (30/7).
Bahlil ingin seluruh potensi migas dimanfaatkan untuk meningkatkan lifting, mengingat dari 128 cekungan, baru 20 cekungan yang berproduksi. Hal ini menunjukkan masih banyak potensi yang bisa dieksplorasi. Selain itu, banyak Wilayah Kerja (WK) yang sudah memiliki Plan of Development (POD) namun belum berjalan. Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo, Bahlil akan berkolaborasi dengan KKKS untuk mencari terobosan dan mengatasi kendala perizinan.
Bahlil berjanji akan membantu mempercepat perizinan, tetapi ia juga meminta KKKS yang izinnya sudah selesai untuk segera memulai operasional. Ia mengingatkan, jika tidak ada tindak lanjut, pemerintah akan mengambil langkah-langkah terukur sesuai regulasi.
Selain itu, Bahlil berpesan agar KKKS memberdayakan masyarakat di daerah, memberikan pembinaan dan kesempatan kerja untuk memastikan keberadaan kekayaan migas membawa dampak positif. Terkait dukungan fiskal, Bahlil menyatakan bahwa skema gross split atau cost recovery sudah dibuat ekonomis, sehingga tidak menjadi masalah.
Pada CEO Forum 2025, para pimpinan KKKS industri hulu migas menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai target lifting migas 2025. Bahlil dan para CEO KKKS juga menandatangani Piagam SIAP Selamat, yang menekankan komitmen untuk menjalankan operasional hulu migas dengan standar keselamatan tinggi dan menerapkan tata kelola yang baik (Good Governance).
sumber : KemenESDM RI
