Bojonegoro, PR Politik – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengajak masyarakat luas untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan dari publik dinilai sangat krusial guna menjamin setiap siswa penerima manfaat memperoleh asupan makanan yang sesuai standar, baik dari segi porsi, pemenuhan gizi, hingga kelayakan konsumsi.
Imbauan tersebut disampaikan saat memimpin perhelatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di rumah konstituen Partai Gerindra, Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Senin (27/7) siang.
Agenda ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Hendrik Arfianto dan Sally Atyasasmi, kepala desa setempat, serta ratusan warga dari wilayah konstituennya. Wihadi sendiri merupakan wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IX yang mencakup kawasan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.
Dalam arahannya, ia meminta warga agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi dan informasi negatif mengenai Program MBG yang marak beredar di jejaring media sosial. Sebaliknya, ia mendorong warga untuk memantau implementasinya secara langsung di lapangan dan tidak ragu melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian.
“Kalau ada dapur SPPG yang tidak higienis atau makanan yang disajikan tidak sesuai ketentuan, silakan difoto dan dilaporkan. Program ini harus benar-benar dinikmati masyarakat, jangan sampai ada yang memotong hak penerima,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa porsi yang diterima anak-anak sekolah harus presisi dengan ketentuan baku. Sebagai contoh, jika petunjuk teknis mewajibkan satu butir telur, maka porsi tersebut tidak boleh dikurangi sedikit pun saat disajikan. ia juga menginstruksikan warga untuk sigap bertindak apabila mendapati makanan dalam keadaan rusak atau basi.
“Kalau makanannya tidak layak atau basi, segera sampaikan. Berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Tapi jangan mengada-ada, laporkan sesuai kondisi yang sebenarnya,” tambahnya.
Selain isu MBG, ia turut memanfaatkan forum sosialisasi ini untuk menyerap aspirasi para petani terkait ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi. Masalah kelangkaan pupuk diakui Wihadi sebagai salah satu isu paling krusial yang konsisten dikeluhkan masyarakat selama dua periode masa jabatannya.
Dalam sesi dialog, warga mengungkapkan bahwa aksesibilitas pupuk bersubsidi saat ini relatif lebih mudah didapat ketimbang masa-masa sebelumnya, kendati volume kuota yang dialokasikan dinilai belum sepenuhnya menutupi seluruh kebutuhan produksi lahan pertanian mereka.
Politikus senior Gerindra ini menegaskan komitmennya untuk mengawal dan meninjau kembali mata rantai penyaluran pupuk bersubsidi agar semakin efisien, tepat waktu, serta tepat sasaran. Ke depan, tata kelola penyaluran barang-barang subsidi pemerintah diproyeksikan bakal diperkuat melalui pemanfaatan kelembagaan lokal.
“Nantinya barang-barang subsidi, termasuk pupuk, bisa dibeli melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya petani semakin mudah mendapatkan pupuk bersubsidi,” terangnya.
sumber : Fraksi Gerindra
